Wamendag Terangkan Peran Perempuan dalam Upaya RI Menuju Ekonomi Hijau

Indonesia membuka diri untuk menjalin kerja sama yang lebih luas dengan para pemangku kepentingan internasional dan domestik untuk mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan hal tersebut dalam sesi panel Global Power Hour yang bertema "Women Pioneering Change Across Continents" pada ASEAN Women Economic Summit (AWES) 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (25/5/2025).

Baca Juga: Amankan Pasar Dalam Negeri, Kemendag-UGM Dampingi Transformasi Digital UMKM

Dalam AWES 2025 menyoroti tema "Empowering Women, Energizing ASEAN: Pioneering Economic Integration for a Resilient Tomorrow", Wamendag juga mengapresiasi kolaborasi yang telah dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan negara-negara mitra dalam pemberdayaan perempuan.

"Kementerian Perdagangan RI bersama International Trade Centre (ITC) memiliki program kerja sama bertajuk SheTrades Inisiatives Hub Indonesia yang memetakan peran perempuan di sektor perdagangan di Indonesia pada 2024 lalu. Program tersebut juga memberikan kontribusi signifikan bagi pemberdayaan perempuan di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kesiapan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola perempuan untuk terlibat dalam kegiatan ekspor melalui pelatihan dan pendampingan. Indonesia sangat mengapresiasi kolaborasi tersebut dan membuka diri untuk kolaborasi yang lebih luas," jelas Wamendag Roro, dikutip dari siaran pers Kemendag, Senin (2/6).

Wamendag Roro menambahkan, Indonesia juga mengapresiasi platform seperti Tokopedia dan Lazada, beserta pelaku sektor swasta domestik lainnya, atas upaya mereka untuk memperluas akses ekonomi melalui ekonomi digital bagi UKM yang dikelola perempuan dengan dukungan yang responsif pada kesetaraan gender. Hal ini terutama melalui inisiatif peningkatan kapasitas, seperti program pelatihan.

Wamendag Roro juga menerangkan peran perempuan dalam upaya Indonesia menuju ekonomi hijau, khususnya di sektor-sektor seperti ekonomi sirkular dan energi terbarukan. Melalui ekonomi sirkular, Kementerian Perdagangan melihat bisnis yang dipimpin perempuan terlibat aktif dalam inovasi daur ulang fesyen, kemasan, dan limbah makanan.

Di sektor energi terbarukan, Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain, mendorong penerapan pelabelan ramah lingkungan, standar produk hijau, dan kebijakan pengadaan preferensial sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pasal 4. Regulasi tersebut mengatur Pemerintah Indonesia memastikan bahwa pengadaan umum yang bersumber dari UMKM menjadi langkah strategis untuk mendorong ekonomi yang inklusif. Di Indonesia, kepemilikan UMKM sebagian besar dipegang perempuan yang pada gilirannya, memperkuat peran ekonomi perempuan.

Kementerian Perdagangan juga menjajaki pengarusutamaan gender dalam perjanjian perdagangan mendatang dan mengembangkan kapasitas di Kementerian Perdagangan untuk melakukan penilaian dampak dari penerapan kebijakan pada kondisi kesetaraan gender gender. "Keberlanjutan harus inklusif. Dengan kata lain, perempuan harus menjadi pendorong sekaligus penerima manfaat ekonomi hijau," ujar Wamendag Roro.

Kementerian Perdagangan telah mendirikan Pusat Ekspor (Export Center) regional, termasuk klinik digital dan layanan terpadu untuk menyediakan pembinaan, pendampingan, dan penjajakan bisnis (business matching) guna membantu para pengusaha perempuan berekspansi ke pasar regional dan global. 

Hal ini dijelaskan Wamendag Roro sebagai langkah Kementerian Perdagangan dalam mempromosikan inklusi digital dan memastikan UMKM yang dipimpin perempuan dapat mengakses peluang perdagangan baru melalui niaga-el (e-commerce) dan platform digital.

Hal ini selaras dengan penelitian SheTrades yang menyoroti cukup besar pada akses pada keterampilan dan akses pada keuangan. Sorotasn pada dua area tersebut menunjukkan sejauh mana kapasitas yang dimiliki perempuan pemilik UMKM di Indonesia. Hasil penelitian menggarisbawahi perlunya peningkatan akses dan kesadaran digital, khususnya di kalangan pengusaha skala kecil. Digitalisasi bukan hanya tentang infrastruktur, tapi juga tentang memastikan perempuan berdaya untuk bersaing dan memimpin dalam ekonomi digital.

Berdasarkan data yang diolah Kementerian Perdagangan, pada 2023, sekitar 64,5 persen dari 66 juta UMKM di Indonesia dimiliki perempuan. UMKM tersebut berkontribusi 60,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan mempekerjakan 97 persen dari tenaga kerja nasional. Hal ini menunjukkan signifikansi ekonomi mereka. Namun, hanya sekitar 11 persen dari UMKM saat ini yang berkontribusi terhadap total ekspor Indonesia.

Untuk memperkuat peran UMKM dalam meningkatkan kinerja ekspor nasional, Kementerian Perdagangan telah meluncurkan inisiatif unggulan di bawah program kerja 100 hari Menteri Perdagangan bertajuk UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi (BISA) Ekspor. Inisiatif ini memberikan akses yang lebih luas bagi UMKM yang dipimpin perempuan ke pasar internasional, menawarkan dukungan terstruktur dan peluang strategis untuk meningkatkan daya saing global mereka.

Wamendag Roro juga menceritakan pengalaman dan advokasinya untuk menciptakan lebih banyak jalur bagi perempuan muda untuk memasuki politik, perdagangan, dan pembuatan kebijakan. Ia menekankan pentingnya bimbingan, kesempatan, dan visibilitas bagi pelaku usaha perempuan.

Di Indonesia, perempuan memiliki kebebasan untuk mengakses pasar tenaga kerja. Namun, representasi mereka dalam posisi manajerial masih di angka 31,7 persen. Angka ini masih memiliki potensi signifikan untuk ditingkatkan di masa mendatang.

Wamendag Roro berujar, sebagian besar advokasinya berakar pada pemberian ruang bagi perempuan, terutama perempuan muda, di ruang yang membentuk kebijakan perdagangan dan ekonomi. Dibutuhkan kepemimpinan yang mencerminkan masyarakat dan itu berarti mendobrak bias yang menghambat perempuan.

"Di Kementerian Perdagangan, kami berupaya mendorong partisipasi perempuan yang lebih besar dalam perumusan kebijakan publik. Misalnya, dengan memberikan akses yang luas dan setara pada posisi kepemimpinan senior di tingkat Eselon 1 dan Eselon 2 tanpa mengorbankan prinsip meritokrasi dan kualitas kinerja," urai Wamendag Roro.

Indonesia juga mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. Untuk periode 2024–2029, Indonesia telah mencapai jumlah anggota DPR perempuan tertinggi sejak era reformasi Indonesia, dengan 127 anggota perempuan. Semangat untuk memperluas partisipasi politik perempuan ini akan terus berlanjut hingga ke tingkat daerah. Sebagai pejabat publik perempuan, Wamendag Roro berkomitmen untuk memberikan kinerja terbaik dan mengadvokasi kesempatan yang lebih luas bagi perempuan dalam politik.

Sesi Global Power Hour mempertemukan para pemimpin perintis dari seluruh ASEAN dan Teluk untuk mengeksplorasi bagaimana perempuan memelopori perubahan transformatif di seluruh benua, seperti mendorong pertumbuhan inklusif, inovasi berkelanjutan, dan kolaborasi geopolitik. Diskusi ini membahas kepemimpinan kebijakan tingkat makro dan inisiatif tingkat mikro yang memberdayakan perempuan di negara-negara ekonomi berkembang. 

Hadir dalam sesi tersebut Menteri Perdagangan Kamboja Cham Nimul dan CEO UOB Malaysia Ng Wei Wei. Bertindak sebagai moderator yaitu Menteri Investasi, Perdagangan, dan Perindustrian Malaysia Tengku Zafrul Aziz.

Adapun AWES 2025 merupakan platform regional utama yang didedikasikan untuk memajukan kepemimpinan perempuan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan di seluruh ASEAN. Pertemuan puncak ini berlangsung pada 24-25 Mei 2025 di Kuala Lumpur dan diselenggarakan Women Leadership Foundation (WLF) bersama Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia.