Kemenpar Ungkap Perluasan Investasi yang Diperlukan Pengusaha Pariwisata

“Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kekuatan IP, ketika bicara IP, kita tidak terjebak pada medium yang itu-itu saja, karena IP produk tersebut bisa kita create jadi apa saja. Banyak yang bisa kita monetisasi,” kata Noviar.

Di sisi lain, akses permodalan juga menjadi kendala bagi banyak pelaku usaha pariwisata. Tanpa permodalan yang memadai, pelaku usaha pariwisata sulit untuk berinvestasi dalam peningkatan kualitas layanan, diversifikasi produk, atau adopsi teknologi baru yang esensial untuk daya saing global.

Kepala Divisi Pengembangan Inklusi Keuangan OJK, Arinegwang Gusta Galung Raharjo, menggarisbawahi tentang inklusi keuangan melalui digitalisasi. Hal ini menjadi penting untuk mempermudah dan meningkatkan transaksi usaha pariwisata. Digitalisasi juga mempermudah pelaku usaha dalam membuat laporan keuangan.

OJK sendiri telah membentuk tim percepatan akses keuangan daerah (TPA KD) yang saat ini sudah ada di 552 provinsi/kabupaten/kota.

“Dengan peran pemerintah daerah dalam tim percepatan akses keuangan daerah ini kita mengharapkan dapat mendorong akses pembiayaan UMKM, khususnya yang ada di daerah,” kata Arinegwang.

Forum komunikasi ini digelar secara hybrid dan dihadiri oleh pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pariwisata, perwakilan kementerian/lembaga, Dinas Pariwisata Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia, asosiasi pariwisata, lembaga jasa keuangan, serta pelaku usaha pariwisata.