Peneliti Sebut Istilah Migran Baru Asal Tiongkok Perlu Dikaji dengan Pendekatan Baru

Sementara itu, ketua FSI yang juga Dosen Magister Ilmu Komunikasi (MIKOM) Universitas Pelita Harapan (UPH), Johanes Herlijanto, menyesalkan masih adanya pandangan yang menyamakan antara warga Tionghoa yang baru dengan etnik Tionghoa di Indonesia dan Asia Tenggara. 

Johanes menyatakan bahwa pandangan semacam itu kurang adil terhadap etnik Tionghoa yang bukan hanya telah berakar dan beradaptasi, tetapi juga telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi kawasan Asia Tenggara, tempat mereka menetap selama berabad-abad. 

“Tionghoa Indonesia, misalnya, telah memberikan sumbangsih yang signifikan bagi bangsa Indonesia. Mereka adalah orang Indonesia yang selalu mengedepankan identitas kebangsaan Indonesia,” tutur pemerhati Tionghoa asal UPH itu. 

Johanes berpandangan bahwa sikap mengedepankan keindornesiaan itu terlihat dalam pengamatan terhadap berbagai individu dan kelompok muda Tionghoa dalam aktivitas media sosial mereka belakangan ini.

Generasi muda Tionghoa tersebut cenderung menekankan bahwa mereka adalah Tionghoa Indonesia dan tak dapat disamakan dengan orang-orang asal Tiongkok ataupun penduduk Tiongkok daratan. 

Johanes menghimbau agar sikap tersebut dipertahankan, dan didukung oleh masyarakat Indonesia yang menyokong kehadiran Indonesia yang multikultural.

Baca Juga: Presiden Prabowo Dorong Penguatan Ekonomi ASEAN-GCC dan Perlindungan Pekerja Migran

Peneliti Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Triyono, sependapat dengan Profesor Leo Suryadinata dalam hal dampak positif dan negatif dari kehadiran investasi dan migran baru asal China. 

“Kehadiran industri smelter di Sulawesi Tengah dan Tenggara menghidupkan perekonomian di daerah tersebut, ini hal yang jarang diungkap ke publik,” tuturnya. 

Namun, dia juga menuturkan mengenai adanya persoalan budaya yang diakibatkan kehadiran migran baru asal Tiongkok itu. Persoalan itu antara lain mencakup miskomunikasi, mispersepsi, serta praduga antara migran asal Tiongkok dan masyarakat setempat, yang dalam pandangannya berpotensi memunculkan konflik.

Dalam pandangan Triyono, untuk meredakan konflik yang pernah ada, serta mencegah terjadinya konflik di masa mendatang, perlu dilaksanakan berbagai upaya. 

“Di antaranya adalah upaya membangun lembaga kerja sama sebagai wadah diskusi untuk mengatasi masalah dalam relasi kerja, memfasilitasi adaptasi sosial budaya tenaga kerja Tiongkok agar memahami tradisi dan budaya lokal, serta meningkatkan implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap komunitas lokal, seperti dalam aspek pengelolaan limbah dan upaya pelestarian lingkungan,” tuturnya. 

Seminar ini turut dihadiri oleh dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UPH, Profesor Edwin Martua Bangun Tambunan, yang menekankan bahwa studi migrasi, termasuk migrasi asal Tiongkok di abad ke 21 ini, adalah simpul dari dinamika besar dunia.