
Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) menyampaikan pernyataan menanggapi diskusi publik yang digelar Kementerian Perhubungan pada Kamis, 26 Juni 2025, terkait penanganan kendaraan Over Dimension and Over Load (ODOL).
Dalam pernyataan resminya, APTRINDO menyoroti ketimpangan narasi dan minimnya pelibatan asosiasi resmi dalam penyusunan kebijakan strategis sektor logistik nasional.
Mereka menyayangkan pernyataan Menhub yang kembali menekankan isu keselamatan dan kecelakaan akibat kendaraan ODOL tanpa disertai solusi konkret yang komprehensif.
Baca Juga: Gak Ada Ampun, Truk ODOL Kini Dipantau Timbangan Otomatis di Jalan Tol
“APTRINDO menyayangkan pernyataan Menteri Perhubungan yang kembali mengulang retorika seputar keselamatan dan korban kecelakaan akibat kendaraan ODOL, tanpa disertai narasi strategis atau rencana kerja konkret untuk solusi yang adil dan menyeluruh,” tulis DPP Aptrindo dalam keterangan resminya, Jumat (27/6/2025).
Mereka menilai fokus semata pada aspek keselamatan justru mengabaikan dampak ekonomi yang dialami pelaku usaha logistik.
Kritik juga ditujukan kepada salah satu individu yang disebut sebagai pengusaha truk dalam forum tersebut, yang menurut APTRINDO, tidak mewakili realitas di lapangan.
“Kami tegaskan bahwa yang bersangkutan bukan bagian dari APTRINDO dan tidak mewakili aspirasi mayoritas pengusaha truk secara nasional," tulisnya.
Asosiasi juga menyampaikan kekecewaan terhadap Kementerian Perhubungan yang dinilai tidak pernah secara formal melibatkan APTRINDO dalam proses perumusan kebijakan ODOL.
Padahal, APTRINDO mengklaim sebagai organisasi resmi yang menaungi mayoritas pelaku usaha angkutan barang nasional.
Selain itu, APTRINDO juga mengkritik keterlibatan sejumlah asosiasi yang dianggap tidak representatif dan tidak memiliki struktur keanggotaan yang jelas. Mereka menilai keterlibatan pihak-pihak tersebut justru berisiko menyesatkan arah kebijakan dan menciptakan disinformasi publik.
Baca Juga: Zero ODOL Sudah 16 Tahun Mandek, Menhub Minta Stop Penundaan
Untuk itu, APTRINDO mendesak pemerintah untuk menghentikan narasi publik yang menyudutkan pengusaha truk.
“Kami mendesak Menteri Perhubungan untuk menghentikan narasi publik yang terus menyudutkan pelaku usaha angkutan barang. Penanganan ODOL tidak akan pernah efektif tanpa melibatkan semua pihak dalam rantai logistik, termasuk pemilik barang sebagai bagian dari ekosistem yang menentukan dimensi dan muatan kendaraan,” tutupnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Azka Elfriza
Editor: Fajar Sulaiman
Advertisement