Alot Negosiasi Tarif Trump, Uni Eropa Nyatakan Ogah Rombak Kebijakan DMA-DSA

Uni Eropa secara tegas menolak tekanan dari Amerika Serikat (AS). Hal ini terkait dengan persoalan seputar Digital Markets Act (DMA) dan Digital Services Act (DSA).

Juru Bicara Komisi Eropa, Thomas Regnier menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tunduk pada tekanan asing terkait penerapan aturan itu, yang menjadi salah satu sasaran kritik dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Baca Juga: Negosiasi Tarif Dagang, RI Tawarkan Kerja Sama Strategis ke AS

“Undang-undang tersebut tidak akan diubah. DMA-DSA tidak termasuk dalam agenda negosiasi dagang dengan AS,” ujar Regnier, dilansir dari Reuters, Selasa (1/7).

AS diketahui melayangkan keberatannya soal Digital Markets Act (DMA) dan Digital Services Act (DSA). Kedua regulasi tersebut dikabarkan menjadi sumber ketegangan dalam negosiasi dagang antara Uni Eropa dan AS.

Adapun kedua aturan tersebut bertujuan untuk membatasi dominasi raksasa teknologi global serta mengharuskan mereka untuk menghapus konten ilegal dan berbahaya secara lebih proaktif di Uni Eropa.

Trump mengkritik kedua aturan tersebut karena menurutnya kebijakan tersebut cenderung menyasar perusahaan-perusahaan teknologi yang berasal dari AS. Bahkan hal ini menjadi salah satu hal yang ditekannya dalam negosiasi tarif.

Meski demikian, hal tersebut sepertinya tak membuat ciut nyali dari Uni Eropa. Regnier menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan negara asing mengintervensi kebijakan domestik, termasuk soal penegakan hukum terhadap perusahaan teknologi global.

“Kami tidak akan menyesuaikan penerapan undang-undang kami hanya karena tindakan negara ketiga. Jika kami melakukannya, maka kami harus melakukannya terhadap banyak negara lain,” tuturnya.

Baca Juga: Goda Lewat Sektor Energi, Prancis Minta Trump Perpanjangan Batas Waktu Negosiasi Tarif AS

Uni Eropa sendiri sudah mulai menegakkan aturan ini secara ketat. Apple dan Meta diketahui  telah dikenakan denda awal tahun ini karena dinilai melanggar ketentuan. Kedua perusahaan bahkan berisiko dikenakan denda harian tambahan jika belum sepenuhnya patuh dalam waktu dekat.