Biar AS Gak Ngambek, RI Borong Produk AS US$34 Miliar Jelang Batas Negosiasi Dagang

Pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk membeli produk asal Amerika Serikat (AS) senilai US$34 miliar, sebagai bagian dari strategi dagang menjelang tenggat negosiasi perdagangan bilateral pada 9 Juli 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut nilai pembelian tersebut melampaui defisit perdagangan AS terhadap Indonesia yang tercatat sebesar US$19 miliar. Komitmen ini dirancang sebagai langkah jangka panjang untuk memperkuat hubungan dagang antara kedua negara.

“Arahan Bapak Presiden jelas, ini bukan pembelian jangka pendek, tapi strategi jangka panjang. Kita menawarkan pembelian yang jumlahnya lebih besar dari defisit dagang mereka,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Baca Juga: Dorong Ekspor dan UMKM, Mendag Tegaskan Perjanjian Dagang Harus Saling Untungkan

Airlangga menjelaskan bahwa rencana pembelian tersebut mencakup produk agrikultur dan energi senilai US$15,5 miliar. Selain itu, kerja sama juga melibatkan skema investasi yang dijalankan oleh BUMN dan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia.

“Detailnya sedang kita bahas, tapi totalnya mencapai US$34 miliar dalam bentuk barang dan investasi,” katanya.

Sebagai bagian dari strategi menghadapi potensi tekanan dagang, termasuk kemungkinan tarif resiprokal dari AS, pemerintah juga tengah memfinalisasi nota kesepahaman (MoU) yang akan diteken pada 7 Juli 2025, melibatkan pelaku usaha dari BUMN hingga swasta nasional.

“Rencananya akan ada MoU antara Indonesia dan mitra di AS, sebagai bentuk keseriusan hubungan bilateral,” imbuh Airlangga.

Baca Juga: AS Membawa Kabar Baik, Ini Negara Paling Dekat Capai Kesepakatan Dagang Jelang Tenggat Tarif Trump

Sementara itu, delegasi perunding Indonesia saat ini tengah berada di Washington D.C., bersama delegasi negara lain seperti India, Jepang, Uni Eropa, Vietnam, dan Malaysia, untuk melakukan dialog dengan sejumlah otoritas AS.

Negosiasi ini melibatkan pertemuan dengan pejabat dari United States Trade Representative (USTR), Department of Commerce, dan Department of Treasury untuk menyampaikan posisi resmi Indonesia dalam merespons kebijakan perdagangan AS.