Penyaluran KUR Baru 45%, Pemerintah Dorong Pembiayaan ke Petani hingga Proyek Perumahan Rakyat

Pemerintah terus memperluas cakupan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke berbagai sektor strategis. Hingga Juni 2025, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp131,84 triliun, setara hampir 45% dari target tahunan sebesar Rp300 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa porsi KUR yang disalurkan ke sektor produksi kini mencapai 60%, dengan total 1,7 juta debitur. Ia menyebut angka ini menjadi sinyal positif bagi produktivitas dan ketahanan sektor riil.

“Sektor produksi 60%, dan debitur baru sudah 1.701.101. Graduasi debitur juga telah mencapai Rp1,1 triliun,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Baca Juga: Pemerintah Dorong KUR Dapat Diakses Pelaku Usaha Produktif Secara Lebih Luas

Salah satu sektor prioritas KUR tahun ini adalah petani tebu rakyat. Pemerintah memberikan plafon pembiayaan hingga Rp500 juta per individu atau kelompok. Program ini akan disinergikan dengan pabrik gula, termasuk milik BUMN seperti SugarCo, guna mendukung replanting dan revitalisasi tanaman tebu.

Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nasional serta memperkuat rantai pasok industri gula dalam negeri.

Pemerintah juga mendorong pembiayaan KUR untuk sektor perumahan rakyat, khususnya bagi pelaku usaha konstruksi skala UMKM. Plafon pinjaman dinaikkan hingga Rp5 miliar bagi kontraktor kecil dan menengah, sesuai dengan kriteria UMKM (modal maksimal Rp5 miliar atau omzet hingga Rp50 miliar).

“Dengan plafon Rp5 miliar, kontraktor bisa membangun 38–40 unit rumah tipe 36. Durasi proyek bisa 4–5 tahun,” jelas Airlangga.

Baca Juga: Pemerintah Gulirkan 6 Paket Stimulus Mulai 5 Juni 2025, Airlangga: Untuk Dorong Perekonomian

Untuk mendukung skema ini, pemerintah juga menambah alokasi plafon KUR sebesar Rp117 miliar.

Tak hanya dari sisi penawaran (supply side), pemerintah juga membuka akses KUR untuk renovasi rumah yang digunakan sebagai tempat usaha. Plafon pembiayaan bahkan bisa mencapai Rp13 miliar, tergantung jenis proyek.

Di sisi lain, pemerintah menargetkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai penerima KUR tanpa jaminan dengan nilai maksimal Rp100 juta. Dana ini dapat digunakan untuk kebutuhan pelatihan maupun keberangkatan kerja ke luar negeri.

Pemerintah juga menetapkan subsidi bunga tetap sebesar 5% untuk pelaku usaha konstruksi, dengan catatan implementasi tetap bergantung pada masing-masing bank penyalur, baik Himbara maupun swasta.

“Kalau bunga bank 11%, maka UMKM hanya bayar 6%. Tapi itu tergantung bank,” ujar Airlangga.