Perbaikan Regulasi Harus Dilakukan Untuk Dorong Hilirisasi Berkelanjutan

Ekonom Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, mengatakan pemerintah perlu melakukan reformasi regulasi, implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), serta pelibatan komunitas lokal secara bermakna dalam mendorong hilirisasi nikel. 

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan karena hilirisasi nikel tidak bisa hanya mengejar manfaat ekonomi, tetapi harus dirancang dengan hati-hati, berbasis data, dan evaluasi kebijakan yang transparan.

Tanpa pendekatan berbasis bukti ilmiah, Indonesia berisiko menanggung kerugian ekologis dan sosial dalam jangka panjang, sekalipun tampak diuntungkan secara ekonomi.

Baca Juga: CORE Peringatkan Risiko Serius di Balik Hilirisasi Nikel

"Ke depan harus ada perbaikan-perbaikan. Perbaikan yang terkait dengan penguatan regulasi dan tatak lola, gitu ya. Kemudian implementasi ESG secara utuh, secara penuh, secara komprehensif," ujar Akhmad dalam diskusi virtual, Rabu (16/7/2025).

Akhmad mengatakan, pemerintah juga perlu mendorong adanya keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek hilirisasi di suatu wilayah. Hal tersebut diperlukan untuk mengurangi adanya konflik sosial dalam proses hilirisasi di Indonesia.

Menurutnya, pelibatan tersebut perlu dilakukan untuk mewujudkan transisi energi yang lebih bersih secara global tanpa menimbulkan masalah di lingkungan masyarakat lokal.

"Jadi aspek partisipasi komunitas ini penting dan sepertinya dalam banyak kasus sekarang, ini belum banyak nggak diperhatikan," ucapnya.

Baca Juga: Hilirisasi Industri Tingkatkan Investasi Nasional

Akhmad melanjutkan cita-cita Indonesia untuk mencapai net zero emission (NZE) dengan mendorong produksi baterai berbasis nikel menemui halangan.

Ia mengatakan Hilirisasi nikel diyakini dapat menopang kebutuhan baterai kendaraan listrik, yang menjadi tulang punggung transisi menuju energi ramah lingkungan. Namun, proses ini tidak lepas dari risiko besar. 

Dimana, berdasarkan beberapa laporan yang ada hilirisasi menyebabkan tekanan ekologis serius, mulai dari banjir di Bahodopi, konsentrasi logam berat di Pulau Obi, hingga deforestasi 500 ribu hektare di wilayah tambang.

Baca Juga: Industri Refraktori Siap Dukung Hilirisasi Prabowo

"Di satu sisi manfaat ekonomi ada, tapi kemudian dampak muncul secara serius," ujarnya.

Akhmad mengatakan, kondisi tersebut terjadi karena pendekatan yang digunakan dalam melaksaakan hilirisasi meninggalkan prinsip kehati-hatian ekologis atau menjaga lingkungan tetap asri.

Menurutnya, semua pihak terkait dalam pelaksanaan hilirisasi yang didorong untuk transisi energi harus memperhatikan beberapa aspek lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

"Jangan sampai kemudian yang terjadi adalah semacam kita mendukung transisi energi global menuju energi bersih secara global tetapi kita punya masalah di level lokal," ucapnya.