ICEF-IPFE 2025 Dorong Belanja Produk Dalam Negeri Lewat Digitalisasi Pengadaan

Pameran Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) 2025 resmi digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 30 Juli–1 Agustus 2025. Acara ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran Produk Dalam Negeri (PDN) dalam belanja pemerintah melalui sistem pengadaan berbasis digital.

Pameran yang menempati area seluas 2.700 m² ini diikuti puluhan merek dari berbagai sektor seperti teknologi informasi, kendaraan listrik, permesinan, smartboard, hingga e-marketplace mitra LKPP RI.

Kegiatan ini diinisiasi oleh LKPP RI, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), dan Kadin Indonesia dengan dukungan PT Satu Tujuan Event serta Bank BRI dan Bank DKI sebagai official bank partner.

Baca Juga: Menkeu Ungkap Pendapatan dan Belanja Negara 2024 Naik

Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi, menyatakan bahwa ICEF-IPFE 2025 menjadi forum penting untuk memperluas kontribusi UMKM dalam sistem belanja negara.

“Digitalisasi menjadi syarat wajib agar kita bisa bersinergi cepat dan tepat. Platform seperti katalog versi 6 dan e-marketplace mempermudah transaksi pengadaan pemerintah,” ujar Hendrar saat membuka acara.

Ia menegaskan bahwa regulasi pengadaan kini sangat jelas dan pejabat pengadaan tidak perlu ragu bertransaksi selama sesuai aturan, terutama di jalur e-purchasing. Semakin banyak penyedia bergabung dalam katalog digital, pasar akan makin kompetitif, memperkuat rantai pasok dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga: Kerja Sama Pengadaan Digital, Mbizmarket Jadi Gerbang Baru bagi UMKM Tabanan

Ketua Umum IAPI, Andi Zabur Rahman, menambahkan bahwa kolaborasi antara IAPI dan Kadin diharapkan memperbesar dampak strategis ICEF-IPFE dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui penguatan penyedia lokal dan peningkatan kapasitas SDM pengadaan.

Marketplace mitra LKPP RI seperti Mbizmarket turut mendukung transformasi digital ini. CEO Mbizmarket, Ryn Hermawan, mengatakan bahwa platform tersebut memungkinkan transaksi yang efisien dan transparan. “APBN/APBD kini dapat dibelanjakan melalui UMKM dengan mudah, termasuk pelacakan TKDN dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara otomatis,” katanya.