JPPI Soroti Kenapa Presiden Prabowo Tidak Menyinggung Perintah MK soal Sekolah Tanpa Dipungut Biaya bagi Semua Anak

JPPI mengapresiasi kerja-kerja Presiden RI Prabowo Subianto untuk memajukan Indonesia, khususnya sektor pendidikan. Tentu, masih jauh dari kata sempurna, dan masih banyak kekurangan yang harus terus dikritik dan butuh dikoreksi.

Pada sisi lain, JPPI juga sangat menyayangkan, pidato Presiden RI banyak dipenuhi overklaim keberhasilan tanpa melihat data dan realitas sesungguhnya di lapangan secara utuh.

"Pernyataan Presiden soal rakyat kecil bisa tersenyum karena tidak takut lagi anaknya tidak bisa sekolah, ini hanyalah halusinasi. Data Pusdatin Kemendikdasmen per Agustus 2025, menunjukkan bahwa jumlah anak tidak sekolah (ATS) kian meningkat, kini jumlahnya mencapai 3,9 juta anak," kata Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Koordintaor Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

"Jika dibanding data ATS per Desember 2024, yang berjumlah 3,5 juta anak, maka jumlah ATS mengalami peningkatan 400.000 anak. "Jadi, kehadiran sekolah rakyat belum mampu membendung terus bertambahnya jumlah anak tidak sekolah, yang mayoritas karena persoalan ekonomi alias tidak punya biaya," paparnya.  

Sementara itu, terkait mahalnya beban biaya sekolah yang banyak dikeluhkan rakyat, mestinya sudah jelas jalan keluarnya, melalui pelaksanaan perintah Mahakamah Konstitusi (MK) soal sekolah tanpa dipungut biaya bagi semua anak, di negeri dan swasta.

"Ini kenapa ini tidak disinggung sama sekali oleh Presiden di pidatonya? Ini adalah perintah konstitusi, mengapa Presiden mengabaikannya? Jadi, apresiasi Presiden terhadap kinerja MK yang disebut dalam pidato, itu hanyalah omon-omon belaka, jika tidak dibarengi dengan political will dari Presiden untuk melaksanakannya. "Akibat beban biaya sekolah yang masih mahal ini, banyak anak yang putus sekolah dan yang memaksa melanjutkan sekolah, mereka tak dapat ijazah karena ditahan oleh sekolah karena tak mampu melunasi tagihan biaya yang sangat memberatkan," kata Ubaid.