Anak Meninggal Akibat Kekerasan di Pasuruan, Menteri PPPA Kecam Keras

Selain UU Perlindungan Anak, tersangka menurut Menteri PPPA juga dapat dikenakan pasal 338 dan 351 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. 

“Kepolisian Resor Pasuruan tengah melakukan proses penyidikan, termasuk dilakukannya visum et psikiatrikum oleh dokter forensik,” imbuh Menteri PPPA.

Menteri PPPA menegaskan, seluruh anak Indonesia harus terbebas dari kekerasan, baik di rumah maupun di ruang publik. 

Oleh karena itu, Menteri PPPA mengajak masyarakat yang mengalami, mendengar, melihat, atau mengetahui kasus kekerasan untuk berani melapor ke lembaga-lembaga yang telah diberikan mandat oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), seperti UPTD PPA, Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan Kepolisian untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak. 

“Masyarakat juga dapat melapor melalui hotline layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 atau melalui Whatsapp 08111-129-129,” tutup Menteri PPPA.