Lewat CHANDI 2025, Menbud Fadli Zon Soroti Peran Budaya dalam Pembangunan Global

Memasuki hari kedua CHANDI 2025, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, memimpin jalannya sidang pertemuan tingkat menteri atau Ministerial Summit CHANDI 2025.

Mengusung tema “Culture Beyond 2030: Safeguarding Heritage, Building Peace, and Advancing Cultural and Creative Industries in a Digital Future”, forum yang berlangsung di Ballroom Bali Beach Convention Centre ini, membahas secara mendalam peran budaya yang berkelanjutan dalam pembangunan global serta mengakomodir rencana aksi yang akan dituangkan dalam Bali Cultural Initiative Declaration 2025. 

Tema yang menyasar pada budaya yang berkelanjutan ini berangkat dari MONDIACULT 2022, dimana negara-negara anggota menyerukan agar budaya diakui sebagai tujuan mandiri dalam agenda pembangunan pasca-2030.

Menyongsong arah tersebut, CHANDI 2025 mendorong diskusi dan perumusan langkah konkret yang dapat diimplementasikan di tingkat nasional maupun melalui kerja sama antarnegara. Isu-isu yang diperdebatkan dalam forum ini dipandang penting dalam membentuk agenda budaya global setelah 2030.

Membuka forum, Menteri Kebudayan Republik Indonesia, Fadli Zon, menegaskan bahwa budaya harus ditempatkan di garis depan. “Budaya menjadi sarana untuk mengubah perbedaan menjadi kohesi sosial, mekanisme adaptif dalam menghadapi ancaman iklim, kompas dalam menggunakan teknologi dengan bijak, sekaligus jembatan untuk memperluas inklusivitas,” tegasnya di hadapan kepala delegasi yang hadir.

Baca Juga: Kementerian Kebudayaan Gelar Pesta Rakyat Awali Perhelatan Internasional CHANDI 2025 di Bali

“CHANDI 2025 menjadi kesempatan yang dapat membuka ruang diskusi untuk membahas isu-isu vital budaya secara kolektif,” tambahnya. Lebih lanjut, Menbud Fadli Zon sampaikan empat urgensi utama dalam forum ini. Pertama, dampak ancaman iklim dan pelestarian warisan budaya.

Satu dari enam warisan budaya dunia kini berada di bawah ancaman iklim. Topik ini menjadi acuan bagi para delegasi untuk menentukan langkah dalam upaya pelestarian budaya. Kedua, transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan buatan yang bertanggung jawab dalam kebudayaan.

“Pandemi telah mengungkap betapa rentannya institusi budaya, dengan kunjungan museum menurun hingga 70 persen secara global dan pendapatan merosot hingga 60 persen,” jelas Menbud.

Di sisi lain, percepatan teknologi juga menyoroti kesenjangan digital yang masih ada. Tak hanya itu, terdapat pula perhatian serius terkait etika penggunaan kecerdasan buatan dalam bidang kebudayaan, termasuk isu transparansi, perizinan, serta risiko tergerusnya keberagaman budaya.

Ketiga, budaya sebagai mesin penggerak ekonomi melalui Cultural and Creative Industries (CCIs) dan generasi muda. Industri ini diperkirakan bernilai sekitar 4,3 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 6 persen dari perekonomian dunia, mendukung lebih dari 30 juta lapangan kerja, serta menjadi motor bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekaligus ruang bagi kreativitas generasi muda.

Keempat, perlindungan budaya dalam situasi konflik. Berbagai objek budaya menghadapi risiko perusakan, penjarahan, hingga perdagangan ilegal, sementara lemahnya kerangka hukum dan kerja sama lintas batas membuat perlindungan atas objek budaya masih jauh dari harapan.

Sebelum mendengarkan pernyataan dari masing-masing delegasi, Menbud Fadli Zon kembali menitikberatkan, “Kita harus kembali menegaskan peran vital budaya dalam membangun masa depan yang berkelanjutan, memperkuat kerja sama dalam pelestarian warisan budaya, meningkatkan diplomasi budaya untuk perdamaian, dan memastikan transformasi digital dibarengi dengan inovasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan,” tegasnya. 

Baca Juga: Jaring Wisnus, Kemenpar Promosikan Wisata Budaya NTB

Para ketua delegasi negara yang hadir membahas inisiasi diplomasi budaya yang dapat diterapkan untuk mencegah konflik, terutama menggunakan budaya sebagai instrumen perdamaian.