Nezar Patria Desak Platform Digital Hadirkan Fitur Deteksi Deepfake

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendesak platform digital global menghadirkan fitur pengecekan konten berbasis kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), termasuk deepfake, agar masyarakat dapat membedakan informasi asli dan manipulatif.

“Kita berharap platform media sosial global juga bisa melakukan filter, atau setidaknya menyediakan fitur untuk mengecek apakah sebuah konten buatan AI atau bukan. Fitur ini sebaiknya bisa digunakan publik secara gratis,” ujar Nezar Patria dalam Talkshow Bentara Nusantara bertajuk Urun Daya Tangkal Hoax dan Deepfake AI di kantor RRI, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Ia menilai fenomena deepfake semakin meresahkan. Merujuk data Sensity AI, konten deepfake meningkat 550 persen dalam lima tahun terakhir.

Baca Juga: Sri Mulyani Jadi Korban Deepfake, Tegaskan Tidak Pernah Sebut Guru Beban Negara

“Saya yakin jumlahnya jauh lebih besar karena kemampuan aplikasi untuk membuat video atau foto deepfake kini sangat masif,” tambah Nezar Patria.

Menurut Nezar, perusahaan teknologi seperti Meta maupun Google memiliki kemampuan komputasi dan algoritma yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

“Kalau kita meragukan satu isi konten, bisa dicek dengan kekuatan komputasi dan AI yang mereka punya. Fitur seperti ini bisa jadi bagian layanan standar,” jelas Nezar.

Pemerintah, lanjut Nezar, tengah menyiapkan regulasi khusus pemanfaatan AI yang etis, bermakna, dan bertanggung jawab. Sejumlah perangkat hukum yang sudah berlaku meliputi UU ITE, UU PDP, PP TUNAS, serta peraturan teknis lainnya.

“Ruang digital ini milik kita bersama, maka kita perlu kerja sama yang erat untuk menjaga publik dari hoaks dan konten negatif,” tegas Nezar.

Baca Juga: OJK Peringatkan Masyarakat Soal Modus Deepfake dan Voice Cloning AI untuk Menipu

Di sisi lain, Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho mengungkap fenomena deepfake pertama kali muncul di Indonesia pada 2023 dan kini berkembang pesat. Ia menilai konten deepfake paling banyak digunakan untuk penipuan digital, selain menggiring opini politik.

“Kalau ada konten hoaks bentuknya video yang muncul di tahun 2025 dengan tema penipuan digital, itu mayoritas adalah deepfake,” kata Septiaji.

Ia menegaskan Mafindo akan terus berkolaborasi dengan Kementerian Komdigi, media, dan komunitas literasi untuk melakukan pengecekan fakta terhadap konten hoaks di internet.