Kemenhub Dorong Transportasi Massal Masuk Perumahan Subsidi Demi Dukung Kenyamanan

Kementerian Perhubungan menegaskan komitmen untuk menyediakan akses transportasi umum massal menuju kawasan perumahan subsidi.

Langkah ini sebagai dukungan program rumah subsidi yang diketahui sebagai salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengatakan Kemenhub siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, BUMN, maupun swasta untuk memperluas layanan transportasi publik hingga menjangkau perumahan rakyat.

“Kementerian Perhubungan siap berkolaborasi, baik dengan pemerintah daerah, BUMN maupun swasta dalam mendukung dan mendorong akses transportasi umum hingga ke kawasan perumahan subsidi,” ujarnya seusai menghadiri Akad Massal 26.000 KPR Sejahtera FLPP oleh Presiden Prabowo Subianto di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).

Baca Juga: Menhub : Transportasi Jadi Alat Pemerataan Ekonomi

Adapun acara akad massal ini digelar Kementerian Perumahan dan Pemukiman bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Diektahui sebanyak 200 masyarakat berpenghasilan rendah menandatangani akad langsung dengan disaksikan Presiden Prabowo, sementara 25.800 akad lain dilakukan secara daring di 100 titik di 33 provinsi.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya perumahan bagi rakyat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. 

“Saya sangat bangga, sangat bahagia dan sangat apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga hal ini bisa kita wujudkan. Perumahan itu selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat terutama yang berpenghasilan rendah, juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Baca Juga: Transportasi Publik Jakarta Modern, Kenapa Daerah Masih Tertinggal?

Sebagai tindak lanjut, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Integrasi Antarmoda tengah mengkaji subsidi untuk angkutan pengumpan (feeder) agar transportasi publik dapat terintegrasi, aman, nyaman, dan terjangkau.

Selain itu, Kemenhub juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kota untuk memastikan kualitas layanan transportasi publik merata di seluruh wilayah.

“Harapannya integrasi transportasi bisa semakin luas, menjangkau hingga ke titik-titik perumahan rakyat dan mewujudkan layanan transportasi aman, nyaman, sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan transportasi publik,” tutur Dudy.