Transportasi Publik Jakarta Modern, Kenapa Daerah Masih Tertinggal?

Pengamat transportasi menyentil soal ketimpangan pembangunan transportasi publik di Indonesia semakin nyata. Pasalnya, Jakarta menikmati berbagai proyek besar seperti TransJakarta, MRT, LRT, dan integrasi Jaklingko. Namun, kondisi di daerah justru memperlihatkan jurang yang lebar.

“Pembangunan transportasi publik masih sangat berpusat di Jakarta. Proyek-proyek megah menelan triliunan rupiah, tetapi manfaatnya terutama dirasakan masyarakat di Jabodetabek. Kota-kota lain hanya menjadi penonton,” ujar Muhamad Akbar, Pemerhati Transportasi, Jumat (19/9/2025).

Meski memiliki infrastruktur modern, tingkat penggunaan angkutan umum di Jakarta pada 2024 hanya 18,86%.

Angka ini menunjukkan tantangan besar menjadikan transportasi publik sebagai tulang punggung mobilitas. Sementara itu, di daerah, layanan angkutan umum terus mengalami kemunduran.

Baca Juga: Dari Korea hingga Eropa, Ternyata Begini Ekosistem Transportasi Online Global!

Di Bandung, jumlah angkot semakin menyusut dan sebagian besar armadanya sudah tua. Di Semarang, layanan BRT yang beroperasi sejak 2009 belum mampu menarik minat besar masyarakat. 

Di Palembang, LRT yang dibangun untuk Asian Games 2018 hanya mengangkut belasan ribu penumpang per hari, jauh di bawah kapasitas.

Kondisi serupa terlihat di Makassar. Operasional BRT Trans Mamminasata sempat terhenti akibat subsidi pusat dihentikan, dan kini hanya bertahan terbatas melalui dukungan subsidi program Bus Trans Sulsel. 

Sementara itu, di Denpasar, tingkat penggunaan angkutan umum masih rendah. Studi pada 2016 mencatat angka sekitar 8,8%, memperlihatkan tingginya ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Baca Juga: Menhub Sebut Transportasi Terintegrasi Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Menurut Akbar, lemahnya tata kelola transportasi di pusat maupun daerah memperparah kesenjangan tersebut. 

“Jakarta berhak mendapatkan layanan modern, tetapi negara juga berkewajiban memastikan kota-kota di luar ibu kota tidak dibiarkan bertahan dengan angkutan seadanya,” tegasnya.

Ia menambahkan, ketimpangan transportasi publik berpotensi menghambat produktivitas daerah. 

“Tanpa pemerataan pembangunan, mobilitas masyarakat di daerah akan semakin tertinggal dibanding pusat,” kata Akbar.