Potensi Properti Indonesia Besar tapi Tak Teroptimalkan

Sektor properti Indonesia dinilai belum mampu bersaing secara optimal dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara akibat lemahnya koordinasi kebijakan dan belum stabilnya iklim investasi. Investor asing cenderung mengalihkan modalnya ke negara dengan stabilitas politik tinggi dan strategi pasar yang lebih terbuka seperti Malaysia, Jepang, dan Australia.

Ali Tranghanda selaku CEO of Indonesia Property Watch mengatakan potensi pasar domestik Indonesia sesungguhnya besar, namun belum didukung dengan strategi nasional yang jelas untuk menarik investor jangka panjang. 

“Fundamental kita kuat, pasar besar, tapi tanpa strategi investasi yang terarah, sulit bersaing dengan negara yang sudah lebih siap secara kebijakan dan struktur pasar,” ujar Ali dalam konferensi pers Global Expansion Xavier Marks Indonesia, Rabu (8/10/2025).

Baca Juga: Emiten Properti Aguan (PANI) Tetap Pede Capai Marketing Sales Rp5,3 Triliun di 2025

Ali menjelaskan, banyak negara di kawasan telah memanfaatkan stabilitas politik sebagai faktor utama untuk menarik investasi. Jepang, Malaysia, dan Australia disebut menjadi contoh negara yang mampu menjaga kepastian kebijakan, memberikan jaminan hukum, serta mendukung keterbukaan bagi investor asing. 

“Investor selalu mencari negara yang aman secara politik dan konsisten dalam regulasi. Itulah alasan mereka memilih Jepang atau Malaysia dibanding Indonesia,” katanya.

Menurut Ali, ketertinggalan Indonesia terlihat dari lambatnya reformasi perizinan, inkonsistensi kebijakan fiskal, serta minimnya integrasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong proyek-proyek strategis.

“Kita belum punya cetak biru investasi properti nasional. Akibatnya, potensi besar pasar domestik tidak tersalurkan dengan efektif,” ujar Ali.

Ia menambahkan, stabilitas politik dan regulasi yang konsisten merupakan syarat utama untuk mengembalikan kepercayaan investor global terhadap pasar Indonesia.

“Banyak pelaku luar negeri masih menunggu arah kebijakan pemerintah berikutnya. Tanpa kepastian, mereka lebih memilih menempatkan modal di negara yang risikonya lebih rendah,” jelasnya.

Ali juga menyoroti belum adanya lembaga khusus yang berfungsi mengoordinasikan kebijakan investasi properti lintas sektor, padahal negara seperti Malaysia telah memiliki struktur promosi terpusat yang efektif. 

“Malaysia dan Australia sudah membangun ekosistem investasi terintegrasi. Indonesia perlu meniru model itu agar tidak terus tertinggal,” ujarnya.

Baca Juga: Samcro Hyosung (ACRO) Bentuk Anak Usaha Baru di Bidang Investasi dan Properti

Ia menilai, momentum pemerintahan baru seharusnya menjadi titik awal pembenahan arah kebijakan investasi, terutama di sektor properti yang memiliki efek pengganda besar terhadap industri pendukung. 

“Jika Indonesia ingin naik kelas, maka strategi investasi harus disusun berbasis kepastian hukum, transparansi, dan sinergi antarinstansi. Tanpa itu, kita akan terus menjadi pasar, bukan pemain,” tutur Ali.

Dengan potensi pasar yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang stabil, Indonesia disebut masih memiliki peluang untuk mengejar ketertinggalan, asalkan mampu memperkuat tata kelola investasi dan menjaga konsistensi kebijakan.