INDEF: 20 Persen Pengeluaran Non Makanan Rumah Tangga Dialokasikan untuk Kebutuhan Kendaraan

Transisi menuju kendaraan listrik (electric vehicle/EV) kini dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia.

Lebih dari sekadar agenda lingkungan, elektrifikasi transportasi membuka peluang investasi baru, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta mendorong efisiensi fiskal melalui penghematan subsidi energi.

Pesan tersebut menjadi benang merah dalam sesi tematik "Memaksimalkan Manfaat Ekonomi dan Sosial dari Transisi Kendaraan Listrik” yang digelar dalam rangkaian Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025 di Jakarta.

Baca Juga: INDEF: 62 Persen Lahan Sawit Petani Masih Terindikasi Brada di Kawasan Hutan

Analisis INDEF menunjukkan hampir 20% pengeluaran non makanan rumah tangga di Indonesia dialokasikan untuk kebutuhan kendaraan, mencakup pembelian, perawatan, pajak, dan bahan bakar.

Karena itu, transisi EV berpotensi menghadirkan manfaat ganda: menekan biaya mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi tekanan fiskal dari subsidi energi konvensional.

"Indonesia kini memasuki tahap di mana hilirisasi tidak lagi hanya soal menambah nilai ekspor, tetapi membangun ekosistem industri yang berkelanjutan dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Dari sini, Indonesia memperoleh nilai tambah dan daya saing yang jauh lebih kuat," jelasnya.

"Ekosistem dalam negeri terbentuk, ekspor meningkat, devisa bertambah, dan lapangan kerja tumbuh—lebih dari 10 ribu tenaga kerja telah terserap dari proyek-proyek yang sudah berjalan. Ke depan, tantangannya adalah memperkuat ekosistem dalam negeri agar manfaat ekonomi ini terus berlipat," ujar Ahmad Faisal Suralaga, Direktur Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi, Kementerian Investasi/BKPM.

Andry Satrio Nugroho, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, menekankan pentingnya desain kebijakan fiskal yang cermat dalam mempercepat transisi kendaraan listrik. Ia mengatakan penerapan cukai emisi dapat menjadi strategi fiskal yang berkelanjutan karena mampu mengkompensasi bahkan melebihi potensi kehilangan pajak tahunan akibat insentif kendaraan listrik, hingga mencapai 111%.

"Selain itu, struktur tarif cukai ini  akan menciptakan sistem yang lebih adil karena memberi disinsentif bagi kendaraan tinggi emisi tanpa membebani pengguna kendaraan rendah emisi," tandasnya.

Baca Juga: RI Berkomitmen Kuat Jadi Pemain Utama Rantai Pasok Kendaraan Listrik Global

Temuan INDEF juga menunjukkan bahwa secara agregat, potensi beban fiskal untuk kendaraan berbahan bakar fosil mencapai sekitar Rp308 triliun per tahun, atau 95% lebih besar dibanding potensi penerimaan negara yang hilang akibat insentif kendaraan listrik yakni sebesar Rp14,7 triliun per tahun.

Oleh karena itu, diperlukan desain kebijakan fiskal yang tepat agar elektrifikasi transportasi dapat dipercepat  sekaligus menjadi solusi berkelanjutan untuk menekan subsidi dan kompensasi BBM yang selama ini menjadi beban fiskal yang besar.