Pemerintah Andalkan Kewirausahaan untuk Tekan Pengangguran dan Kemiskinan

Pemerintah menilai peningkatan rasio kewirausahaan menjadi strategi efektif dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan, langkah tersebut menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Maman saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Ekosistem Bisnis Wirausaha dan Standardisasi Kartu Usaha di Badung, Bali, Jumat (17/10/2025). Ia menuturkan, meskipun pertumbuhan ekonomi nasional stabil di kisaran 5 persen dalam beberapa tahun terakhir, dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja dan penurunan kemiskinan masih terbatas.

“Dengan meningkatnya rasio kewirausahaan, kita berharap akan muncul daya dorong baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif, sekaligus menjadi solusi nyata dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan,” ujar Maman.

Baca Juga: Airlangga: Jumlah Penduduk Miskin Turun Jadi 23,85 Juta, Didorong Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Kuat

Menurutnya, peningkatan jumlah wirausaha akan menciptakan efek ganda bagi ekonomi karena membuka lapangan kerja baru dan memperkuat daya saing pelaku usaha kecil. Untuk itu, pemerintah menargetkan pembentukan ekosistem kewirausahaan yang kondusif melalui sinergi lintas sektor.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, industri, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan iklim usaha yang mendukung lahirnya wirausaha-wirausaha baru,” kata Maman. Ia menegaskan, ekosistem wirausaha yang kuat akan mendorong lahirnya pelaku usaha by design—yang tumbuh melalui perencanaan dan pembinaan strategis, bukan semata karena kebutuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Maman menjelaskan bahwa penguatan ekosistem kewirausahaan juga membuka peluang UMKM untuk masuk ke rantai pasok global. Hal ini dinilai lebih berdampak secara ekonomi dibandingkan model bisnis konvensional. “Sebagai contoh, industri farmasi yang memproduksi obat-obatan membutuhkan bahan baku dari berbagai sektor. Ketika UMKM dapat masuk ke rantai pasok tersebut, dampak ekonominya akan jauh lebih besar,” ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Paket Stimulus Ekonomi Khusus Masyarakat Miskin dan Rentan, Ini Detailnya

Selain membangun ekosistem usaha, pemerintah juga memperkuat landasan hukum kewirausahaan melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Maman meminta pemerintah daerah segera mengadopsi regulasi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam memperkuat sektor UMKM.

“Saya meminta kepada pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan ini di wilayah masing-masing. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita bersama dalam memperkuat UMKM sebagai penopang utama ekonomi nasional,” katanya.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperluas akses modal bagi pelaku usaha kecil. Maman mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto akan segera mengadakan akad massal KUR untuk 800.000 pengusaha UMKM.

“Berdasarkan riset, satu UMKM penerima KUR rata-rata mampu menyerap tiga tenaga kerja. Artinya, akan tercipta sekitar 2,4 juta lapangan kerja baru,” ujarnya.

Pemerintah berharap, kombinasi antara peningkatan rasio kewirausahaan, ekosistem usaha yang terencana, serta pembiayaan inklusif dapat memperkuat peran UMKM sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan solusi konkret untuk menekan pengangguran serta kemiskinan nasional.