Likuiditas Perbankan Aman, Meski Giro di BI Turun Rp80 T

PT Bank HSBC Indonesia memastikan kondisi likuiditas bank tetap stabil meski terjadi penarikan saldo giro perbankan umum di Bank Indonesia (BI) senilai Rp80 triliun pada akhir September 2025. 

Bank swasta asing tersebut menyebut belum melihat adanya tekanan signifikan terhadap arus dana pihak ketiga, sekalipun pemerintah tengah menempatkan dana besar di bank Himbara.

International Wealth and Premier Banking Director HSBC Indonesia Lanny Hendra mengatakan, pergerakan likuiditas di industri perbankan sejauh ini masih terkendali. Ia menegaskan, HSBC Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang solid meski terjadi penyesuaian kas pemerintah di BI.

“Jadi kita tidak melihat ada naik turun gitu enggak, cukup stabil dan progresif berkembang terus,” ujar Lanny usai peresmian HSBC Wealth Center di Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

Baca Juga: Permodalan dan Likuiditas Bank Kuat, LPS Tegaskan Komitmen Lindungi Dana Nasabah

Penarikan saldo giro di BI tersebut terjadi bersamaan dengan keputusan pemerintah mengalihkan Rp200 triliun kas negara ke sistem perbankan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Langkah ini bertujuan memperkuat likuiditas dan mempercepat penyaluran pembiayaan ke sektor riil di tengah tekanan ekonomi global.

Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 276/2025 yang ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 12 September 2025.

Melalui beleid tersebut, pemerintah menempatkan dana jumbo ke lima bank pelat merah, di antaranya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS).

Penyaluran dana tersebut dibagi masing-masing Rp55 triliun untuk BRI, BNI, dan Bank Mandiri, Rp25 triliun untuk BTN, dan Rp10 triliun untuk BSI. Penempatan tersebut diharapkan mampu menjaga likuiditas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Menanggapi kebijakan itu, Lanny menilai dampaknya terhadap bank swasta tidak akan terasa secara instan. Menurutnya, implementasi kebijakan penempatan dana pemerintah membutuhkan waktu agar hasilnya terlihat jelas.

“Saat ini I think we continue to monitor, gitu ya maksudnya kan banyak juga kalau melihat kebijakan-kebijakan yang baru. Dan menurut saya tidak ada yang instan gitu kan, perlu waktu untuk melihat progress dari kebijakan itu,” ujar Lanny.

Baca Juga: LPS: Dana Rp200 Triliun Perkuat Likuiditas, Bank Diminta Tetap Hati-Hati

Ia menambahkan, HSBC Indonesia akan terus memantau arah kebijakan likuiditas pemerintah dan BI guna menyesuaikan strategi pengelolaan dana serta layanan bagi nasabah. 

Fokus utama HSBC, kata Lanny, adalah menjaga stabilitas pertumbuhan dana dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan nasabah di segmen wealth management.

Dengan kondisi perbankan yang relatif stabil, HSBC menilai volatilitas penarikan saldo giro belum menimbulkan dampak sistemik terhadap sektor keuangan nasional. Industri perbankan dinilai masih mampu menjaga arus dana di tengah perubahan kebijakan likuiditas pemerintah.