Dorong Perempuan Berani Bicara, Menteri PPPA Dukung Sekolah Kepemimpinan Kartini

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan dukungan untuk Sekolah Kepemimpinan Kartini dalam memastikan perempuan tidak kehilangan ruang berbicara.

Hal tersebut disampaikan Menteri PPPA saat meluncurkan Sekolah Kepemimpinan Perempuan Kartini yang diinisiasi oleh Kartini Love AI di Bogor, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Menteri PPPA Tegaskan Pentingnya Institusi Pendidikan Tanamkan Nilai Teladan

Sekolah ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas dan keberanian perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan di berbagai bidang pembangunan.

"Perempuan harus didorong untuk berani bicara. Namun, masih banyak perempuan yang belum berani untuk berbicara. Maka, Sekolah Kepemimpinan Kartini ini harus kita dukung bersama. Hal ini juga terus diupayakan oleh pemerintah, perempuan harus diperjuangkan agar berdaya, memiliki kapasitas yang mumpuni dan dapat mengekspresikan potensinya," ucapnya, dikutip dari siaran pers Kemen PPPA, Rabu (22/10).

Sekolah Kepemimpinan Kartini bertujuan memberdayakan perempuan melalui pengembangan diri yang holistik, mencakup peningkatan kapasitas pribadi dan kepemimpinan. Program ini dirancang untuk menumbuhkan kepercayaan diri, kemampuan komunikasi, serta membangun jejaring profesional yang kuat agar perempuan mampu menjadi pemimpin berintegritas dan berdaya saing. Selain itu, sekolah ini juga membekali peserta dengan pemahaman hukum, khususnya terkait Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), agar perempuan memahami hak-haknya dan berani mengambil langkah hukum dalam memperjuangkan keadilan.

Menurut Menteri PPPA, perempuan memiliki potensi besar dalam membangun bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024, jumlah perempuan mencakup 49,88 persen dari total penduduk Indonesia. Namun, baru sekitar 22,46 persen perempuan yang berhasil menduduki kursi parlemen. Angka ini menunjukkan bahwa ruang partisipasi dan kepemimpinan perempuan masih perlu terus diperluas.

“Kepemimpinan perempuan juga perlu dilihat secara lebih luas, tidak hanya di lembaga politik, tetapi juga di sektor lainnya, baik di lembaga pemerintahan, sektor swasta, dunia pendidikan, maupun di tingkat desa. Banyak perempuan hebat yang berpotensi menjadi kepala desa, pejabat tinggi pratama dan madya, atau pemimpin komunitas yang menjadi ujung tombak pembangunan di akar rumput,” kata Menteri PPPA.

Menteri PPPA pun menggarisbawahi bahwa kepemimpinan perempuan bukan hanya soal representasi, tetapi juga tentang menghadirkan perspektif yang inklusif, empatik, dan berkeadilan. “Kalau kita ingin menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa, kita harus menguatkan dulu perempuan-perempuannya. Banyak cara yang bisa kita lakukan, mulai dari penguatan ekonomi melalui kerja sama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan mitra pembangunan, hingga pemberdayaan di bidang pendidikan dan kepemimpinan. Untuk kepemimpinan, penting bagi perempuan untuk berani berbicara, menyampaikan pendapat, dan ikut menentukan arah pembangunan, bahkan hingga tingkat desa,” tutur Menteri PPPA.

Lebih lanjut, Menteri PPPA mencontohkan salah satu inisiatif Kemen PPPA dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi perempuan calon kader desa di Kabupaten Cilacap. Dari program tersebut, kerja sama dengan mitra menghasilkan dukungan program senilai Rp1,2 triliun selama dua tahun untuk penguatan ekonomi perempuan. “Ini bukan angka kecil, dan semuanya berawal dari pendidikan politik bagi perempuan di tingkat desa,” imbuh Menteri PPPA.

Melalui Sekolah Kepemimpinan Kartini, Menteri PPPA berharap lahir lebih banyak perempuan pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata di lingkungannya. “Forum seperti ini adalah ruang kolaborasi yang luar biasa. Kami di Kemen PPPA sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Sekolah Kepemimpinan Kartini. Dengan saling memahami, saling mendukung, dan saling memperkuat, kita bisa mewujudkan perempuan berdaya dan anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Menteri PPPA.