Menko AHY Tegaskan Infrastruktur Tentang Ciptakan Peluang Ekonomi Baru

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan infrastruktur adalah tentang menciptakan peluang ekonomi baru sehingga dapat menghadirkan lapangan kerja dan mensejahterakan masyarakat.

Menko AHY menyampaikannya dalam acara Media Gathering yang digelar di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Penguatan SDM Harus Beriringan dengan Pembangunan Infrastruktur

Dirinya menekankan anggaran dalam pembangunan infrastruktur harus dimanfaatkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terumata di daerah kurang tersentuh pembangunan.

"Pendekatan kita adalah holistik dan berkelanjutan, mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang," ujarnya, dikutip dari siaran pers Kemenko Infra, Kamis (30/10).

Kemenko Infrastruktur sendiri, mengorkestrasi lima kementerian teknis, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Transmigrasi.

Melalui sinergi tersebut, agenda prioritas nasional yang dijalankan meliputi pertumbuhan ekonomi, swasembada air, pangan, energi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Pada Kementerian ATR/BPN, pemerataan pembangunan wilayah dilakukan melalui agraria dan tata ruang. Di Kementerian PU difokuskan pada infrastruktur dasar. Kementerian PKP mengembangkan perumahan serta sarana dan prasarana permukiman. Sementara itu, Kementerian Perhubungan memperkuat konektivitas nasional, dan Kementerian Transmigrasi mendorong pemerataan wilayah melalui berbagai program berbasis masyarakat.

Untuk menunjang swasembada pangan, pemerintah membangun, meningkatkan dan merehabilitasi jaringan irigasi yang mengairi ratusan ribu hektare lahan sawah. Sedangkan untuk swasembada air, telah dibangun sejumlah bendungan di berbagai provinsi, dengan progres mencapai 60 persen—10 bendungan rampung dari target 15 unit.

Swasembada di sektor energi melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang ditopang dari sumber surya, air, angin, panas bumi, bioenergi, dan nuklir dengan kapasitas total 42,6 GW. Jika digabung dengan energi fosil 16,6 GW dan penyimpanan 10,3 GW, total penambahan kapasitas pembangkit mencapai 69,5 GW.

Pemerintah juga menginisiasi 165 sekolah rakyat yang menampung 15.920 siswa, dan pemerintah sedang membangun 104 lokasi sekolah rakyat di berbagai kabupaten kota pada 2026 bagi 121.320 siswa. Selain itu, Kementerian PU juga akan membantu membangun 264 dapur MBG sebagai fasilitas pendukung pendidikan dan gizi masyarakat.

Dalam program 3 juta rumah, melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah terbangun 200.809 unit atau 57 persen dari target 350.000 unit. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mencapai 23.420 unit atau 52 persen dari rencana 45.073 unit, sementara PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) diterapkan pada 177.970 unit rumah.

Pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas umum akan berjalan di 456 lokasi pesisir, 858 perdesaan, dan 800 perkotaan, disertai penanganan permukiman kumuh di 17 provinsi dan 32 kabupaten/kota.

Selain itu juga ditopang dengan sejumlah program unggulan transmigrasi yakni Trans Tuntas yang telah menerbitkan 6.615 SHM untuk transmigran, kemudian Trans Lokal yang dimana 1.299 KK telah ditempatkan pada 10 lokasi, lalu Trans Karya Nusa dengan 95 KK transmigran telah bekerja dalam penempatan TranskaryanNusa. Selanjutnya ada Trans Patriot yakni sebanyak 2.000 akademisi dan guru besar ditempatkan di 154 lokasi transmigrasi, serta Trans Gotong Royong yang telah tercapai 42 MoU dengan 23 diantaranya Perguruan Tinggi, 2 BUMN, 16 Kementerian/Lembaga dan 1 Lembaga Non Pemerintah.

Infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan dan pembangunan 711,02 km jalan dan 184,42 meter jembatan dilakukan pada tahap pertama, serta 567,74 km jalan dan 6,8 meter jembatan pada tahap kedua.