Kemenpar Perkuat Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Bangun Pariwisata

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dalam pembangunan pariwisata nasional.

Hal tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinkronisasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional dan Daerah” di Jakarta pada 28 Oktober 2025.

Baca Juga: Tumbuh Pesat, Keuangan Digital Jadi Pendorong Ekonomi Digital

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Martini Mohammad Paham, menegaskan bahwa FGD ini memiliki makna strategis dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan potensi dan kebutuhan di daerah.

FGD ini juga menjadi langkah penting untuk memperkuat integrasi antara Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA), sekaligus menegaskan peran DKI Jakarta sebagai model penerapan pariwisata regeneratif di kawasan perkotaan.

“Keberhasilan pelaksanaan RIPPARNAS tidak dapat dilepaskan dari peran aktif dan sinergi pemerintah daerah. Sinkronisasi dengan RIPPARDA menjadi kunci agar arah pembangunan pariwisata berjalan efektif di lapangan,” ujar Martini, dikutip dari siaran pers Kemenpar, Jumat (31/10).

RIPPARNAS merupakan dokumen arah pembangunan kepariwisataan nasional yang berlaku hingga tahun 2045 dan berfungsi sebagai kompas besar dalam menetapkan strategi, kebijakan, serta sasaran pembangunan pariwisata Indonesia. 

Sementara itu, RIPPARDA menjadi penjabaran di tingkat daerah yang menyesuaikan dengan karakter, potensi, dan dinamika masing-masing wilayah.

Martini menambahkan Jakarta menjadi salah satu fokus utama pembahasan dalam forum ini. Sebagai pusat bisnis, budaya, dan politik, Jakarta memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang utama pariwisata Indonesia.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Jakarta ditetapkan sebagai destinasi pariwisata regeneratif yang diharapkan menjadi contoh penerapan pembangunan pariwisata berkelanjutan di kawasan metropolitan.

“Melalui kolaborasi lintas sektor, arah pembangunan pariwisata ke depan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi lingkungan, masyarakat, dan keberlanjutan kota,” kata Martini.

Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Istasius Angger Anindito dari Kementerian PPN/Bappenas, Wiwik Satriani dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, serta Sutrisno Iwanto dari PHRI DKI Jakarta.