Koperasi Kini Diberi Tempat Lebih Terhormat dalam Pemerintahan Presiden Prabowo

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan koperasi kini diberikan tempat yang lebih terhormat di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menkop mengatakan Presiden Prabowo melanjutkan perjuangan Pendiri Syarikat Islam, Samanhudi dan HOS Cokroaminoto dalam memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan lewat koperasi.

Baca Juga: Wamenkop Dorong Koperasi Tumbuh Jadi Institusi Ekonomi Modern yang Adaptif

Menkop menyampaikannya saat memberi sambutan mewakili Presiden Prabowo dalam acara Milad 120 Tahun Syarikat Islam dengan tema Ekonomi Kuat, Ummat Berdaulat di Jakarta Covention Center (JCC), beberapa waktu lalu.

Menkop Ferry Juliantono juga menuturkan bahwa Tema milad Syarikat Islam di tahun ini yaitu “Ekonomi Kuat, Ummat Berdaulat” dinilai sangat relevan dengan semangat pemerintah untuk memastikan masyarakat sejahtera. 

Saat ini pemerintah Indonesia tengah memperjuangkan ekonomi rakyatnya agar bisa berdiri tegak di atas kaki sendiri khususnya melalui koperasi. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat ekonomi kerakyatan dan menciptakan keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. 

"Kita tahu bahwa Syarikat Islam lahir pada tahun 1905, bukan dari seminar-seminar, bukan dari perdebatan ide-ide tapi dari sebuah gerakan ekonomi dari rakyat yang tertindas," ujarnya. 

Menkop Ferry menyampaikan bahwa Presiden mengajak seluruh anggota Syarikat Islam untuk terus berperan aktif sebagai penggerak ekonomi umat, menjunjung tinggi nilai kejujuran, persaudaraan, dan kerja sama. Dengan semangat gotong royong dan tekad kemandirian tersebut, Menkop meyakini cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan berdaulat dapat tercapai.

"Mari kita warisi semangat para pendiri (Syarikat Islam), dengan keikhlasan dan keberaniannya mampu menjadikan Sarikat Islam sebagai gerakan ekonomi rakyat berbasis nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kebangsaan," kata Menkop Ferry.

Menkop Ferry kembali menegaskan bahwa saat ini koperasi telah memiliki akses yang lebih luas untuk menjalankan aktivitas usahanya. Tidak hanya sekedar jual beli barang dan jasa namun sudah dapat mengelola tambang - tambang yang selama ini didominasi oleh korporasi.

"Koperasi sekarang boleh mengelola tambang-tambang mineral sampai seluas 2.500 hektare. Koperasi sekarang boleh mengelola lahan-lahan sawit yang kemarin dirampas kembali oleh negara dari aset-aset dari korporasi yang tidak memiliki izin," kata Menkop.