Dorong Industri Film, DKI Susun Kebijakan Menuju Kota Sinema

Pemerintah Provinsi Jakarta bersama Tempo Media Group memulai rangkaian Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Jakarta Kota Sinema” pada 1–5 Desember dan 8 Desember 2025 di AONE Hotel, Jakarta Pusat, untuk merumuskan indikator utama pembentukan Jakarta sebagai kota sinema dan menyiapkan ibu kota masuk dalam jejaring kota kreatif dunia kategori Film di bawah UNESCO Creative Cities Network (UCCN). Pembahasan melibatkan sembilan kelompok diskusi dengan peserta dari unsur pemerintah, sineas, akademisi, komunitas, dan pelaku usaha.

Inisiatif ini menjadi langkah awal penyusunan kebijakan komprehensif guna memperkuat ekosistem film Jakarta, mulai dari kemudahan produksi hingga keberlanjutan industri. Gagasan kota sinema pertama kali muncul pada Festival Film Tempo pada Februari 2025, sebelum pelantikan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Direktur Utama Tempo Media Group Arif Zulkifli menyampaikan pentingnya konsep kota sinema secara menyeluruh, bukan hanya penyederhanaan izin syuting. “Sejak pertama kali kami menyebutkan ide kota sinema, Bang Doel langsung menangkap urgensinya,” kata Arif. Ia mencontohkan pengalaman syuting Si Doel Anak Sekolahan di Belanda yang dinilai jauh lebih mudah dan murah dibandingkan di Jakarta. “Artinya, ada masalah mendasar yang mesti dibenahi, dari perizinan hingga keamanan di lapangan.”

Baca Juga: Benarkah Saat ini Populasi di Jakarta Sudah Mencapai 42 Juta Jiwa?

Arif menegaskan bahwa ekosistem film harus terintegrasi agar kota sinema dapat terwujud. “Diperlukan ekosistem film yang terintegrasi. Mulai dari pendidikan, ruang produksi, ruang apresiasi, pendanaan, teknologi, hingga kesiapan industri pendukung,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa tujuan utamanya adalah menyatukan kemampuan dan sumber daya agar seluruh pelaku dapat berkembang.

Perwakilan Pemerintah Provinsi Jakarta, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti, menyatakan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah inisiatif penguatan industri film, antara lain pembentukan Jakarta Film Commission, pengembangan platform Filming in Jakarta, hingga rencana insentif fiskal untuk sineas. “Pemerintah Provinsi Jakarta ingin melakukan studi untuk mendapatkan gambaran berdasarkan data dan pendapat para ahli serta pelaku industri. Apakah Jakarta layak untuk dikembangkan menjadi kota cinema? Apa saja yang sudah dimiliki Jakarta untuk memenuhi syarat menjadi sebuah kota cinema? Dan apa saja yang masih perlu dikembangkan?” ucap Puji.

FGD bertujuan menggali pandangan pelaku industri untuk menjawab pertanyaan tersebut. “Apakah Jakarta layak untuk dikembangkan menjadi kota cinema?” ujar Puji.

Baca Juga: Bantah Data dari PBB soal Penduduk Jakarta 41 Juta Jiwa, Pramono: Salah itu

Dalam sesi pertama bertema “Konsep dan Indikator Jakarta Kota Sinema”, pembicara yang hadir ialah kritikus film Eric Sasono, penggagas Jakarta Cinema Club Christian Putra, dan Presiden Indonesian Cinematographers Society Agni Ariatama. Agni menilai Jakarta memiliki fondasi kuat untuk menjadi kota sinema. “Namun, diperlukan kebijakan terintegrasi dan partisipatif, juga harus memperluas kerja sama internasional sesuai standar UNESCO–WIPO,” ujarnya. Ia menambahkan, “Sehingga film dapat menjadi bagian dari DNA kota dan jati diri budaya Jakarta. Modal kuat itu terlihat pada 141 rumah produksi berlokasi di Jakarta, atau 80 persen dari kuantitas nasional.”

Eric menyoroti kebutuhan dukungan finansial, mulai dari insentif pajak hingga hibah non-profit, serta keterbatasan ruang putar di Jakarta. Ketiga pembicara sepakat pada dua rekomendasi utama: kejelasan status UCCN mengingat Jakarta telah berstatus City of Literature, serta kebutuhan mendesak untuk mengoperasikan Jakarta Film Commission. “Contoh paling mudah, pelaku perfilman masih susah melakukan syuting karena banyak hal, mulai dari rumitnya izin sampai berbagai gangguan yang terjadi,” kata Agni.