Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, Kemenko Perekonomian Perkuat Integritas

Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh setiap tanggal 9 Desember 2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkuat integritas dalam mengawal berbagai Program Prioritas Nasional.

Sejumlah program tersebut seperti hilirisasi, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, penguatan ekonomi digital, hingga transisi energi, yang hanya dapat berjalan efektif jika didukung oleh tata kelola yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.

Baca Juga: Perkuat Ekonomi Kerakyatan, Kopra by Mandiri Hadirkan Fitur Kredit Agunan Deposito (KAD)

Ini disampaikan Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam acara puncak peringatan Hakordia 2025 di Kemenko Perekonomian yang mengangkat tema “Mewujudkan Pemerintahan Bersih Menuju Ekonomi Kuat: Penguatan Integritas dan Budaya Kerja ASN BerAKHLAK”, di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

“Momentum Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) sebagai peringatan tahunan yang ingin kita manfaatkan untuk membangun, mengingatkan, dan memperkuat kembali komitmen penerapannya pada berbagai aspek pelaksanaan tugas kita sebagai birokrat, terutama tentang integritas,” ucapnya, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Kamis (11/12).

Sebagai salah satu kementerian koordinator, Kemenko Perekonomian memang mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan dan program strategis nasional, terutama yang berhubungan dengan kemajuan perekonomian nasional. Hal ini dilakukan di dalam lima kedeputian yang termasuk dalam struktur organisasi Kemenko Perekonomian yang memiliki tugas dan fungsi penting masing-masing.

“Beberapa program nasional yang barangkali bukan hanya besaran nilai anggarannya saja, tapi juga terdapat tugas untuk mengoordinasikan semua kepentingan nasional itu yang menjadi kunci. Karena itu, hari ini kita ingin memperbaiki kembali komitmen integritas teman-teman di dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam mengoordinasikan berbagai program nasional,” jelas Sesmenko Susiwijono.

Pada 9 Desember 2025, Kemenko Perekonomian baru diumumkan berhasil memperoleh Indeks Integritas sebesar 81,77 dengan kategori terjaga pada Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Dengan nilai indeks itu, Kemenko Perekonomian meraih peringkat 6, atau naik 3 peringkat dari tahun sebelumnya yang berada di peringkat 9 untuk kategori Kementerian. SPI bukan sekadar alat ukur, tetapi juga sebuah katalis perbaikan untuk poin penilaian yang sudah berjalan baik maupun yang masih memerlukan pembenahan.

Menurut Sesmenko Susiwijono, sejalan dengan peringatan Hakordia ini, proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD juga menjadi tonggak penting tersendiri yang akan semakin mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Sebab, esensi OECD sebenarnya merupakan penerapan standar internasional, mulai dari persoalan perdagangan, investasi, perpajakan, hingga anti-korupsi.

“Nanti seluruh praktik governance itu harus comply dengan standar OECD, termasuk aspek lain misalnya dalam pengelolaan BUMN dan perpajakan, bahkan hal-hal yang sifatnya teknis dan juga operasional. Begitu kita nanti menjadi anggota OECD, seluruh praktik layanan dan penyelenggaraan pemerintahan kita, semuanya harus comply dengan standar internasional,” ungkap Sesmenko Susiwijono.

Seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Kemenko Perekonomian diharapkan bisa menjadikan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan birokrasi yang semakin akuntabel dan terpercaya, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat.