MIND ID Diminta Kembali ke 'Khittah' di Sektor Hulu dan Lepas dari Cengkeraman Politik

Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Pertambangan atau MIND ID didorong untuk kembali pada tujuan awal pembentukannya (khittah) dengan memperkuat penguasaan di sektor hulu. Saat ini, posisi BUMN pertambangan dinilai masih tertinggal dibandingkan perusahaan swasta asing akibat masalah tata kelola dan kuatnya intervensi politik.

Ketua Pusat Kajian Ketahanan Energi UI (Puskep UI), Ali Ahmudi, menyatakan bahwa sebagai tulang punggung kedaulatan mineral nasional, MIND ID seharusnya mendominasi penguasaan lahan dan produksi tambang, bukan justru terjebak dalam aktivitas perdagangan (trading) di sektor tengah dan hilir.

"Kekuatan utama perusahaan tambang itu ada di hulu, pada penguasaan lahan dan produksi yang optimal dengan topangan teknologi dan investasi. Namun kenyataannya, penguasaan lahan justru lebih ekspansif dilakukan oleh perusahaan asing, terutama dari China, seperti pada komoditas nikel," ujar Ali kepada Warta Ekonomi, Selasa (16/12/2025).

Baca Juga: Hilirisasi Agresif, MIND ID Perkuat Posisi Tawar RI di Peta Hijau Global

Menurut Ali, lambatnya penetrasi BUMN di sektor hulu disebabkan oleh empat masalah fundamental. Pertama, kurangnya keberpihakan negara dalam memberikan peluang optimal bagi perusahaan plat merah di "rumah sendiri". Kedua, masalah tata kelola yang kerap terdistorsi oleh kepentingan politik.

"Sektor pertambangan sering kali menjadi ladang bagi sebagian politisi untuk menanamkan pengaruh. Hal ini membuat pengambilan kebijakan di BUMN strategis lebih didominasi oleh keputusan politik ketimbang profesionalisme bisnis," tegasnya.

Poin ketiga yang disoroti adalah ketidakpastian berusaha akibat siklus politik. Ali menyebut pergantian kepemimpinan sering kali mengubah rencana strategis operasional, sehingga membuat perusahaan sulit berekspansi secara jangka panjang.

Baca Juga: Grup MIND ID Perkuat Inisiatif Smart Mining, Optimalkan Nilai Tambah Batu Bara Indonesia

Terakhir, Ali menyoroti maraknya fenomena kriminalisasi kebijakan yang membayangi para direksi BUMN. "Tidak adanya kepastian hukum bagi pengambil keputusan membuat direksi takut berinovasi atau mengambil langkah strategis yang besar karena khawatir dijerat kasus hukum. Mereka akhirnya cenderung hanya 'cari aman'," tambahnya.

Ali menekankan bahwa hilirisasi yang tengah digenjot pemerintah, seperti proyek smelter tembaga di Gresik dan baterai di Halmahera, tidak akan memberikan dampak maksimal jika tidak dibarengi dengan kemandirian tata kelola.

Ia berharap di bawah pemerintahan yang baru, MIND ID diberikan keleluasaan inovasi dan perlindungan hukum agar mampu bersaing di level regional maupun global. "Tanpa perbaikan di empat aspek tersebut, MIND ID akan sulit menjadi pemain utama dalam transisi energi global," pungkasnya.