Musyawarah Ibu Bangsa Satukan Organisasi Perempuan Indonesia

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) berkolaborasi bersama Koalisi Perempuan Parlemen RI (KPPRI) dan MPR RI menyelenggarakan Musyawarah Ibu Bangsa.

Acara yang merupakan refleksi sejarah perjuangan perempuan, sekaligus menguatkan arah visi Indonesia Emas 2045 yang menjunjung keadilan gender melalui perumusan dan penetapan dokumen Manifesto Ibu Bangsa ini bertujuan untuk menyatukan organisasi gerakan perempuan Indonesia.

Baca Juga: Menteri PPPA Dorong Perempuan Berdaya Bagi Diri Sendiri

"Melalui Musyawarah Ibu Bangsa, kita ingin menyatukan semua jadi satu yang berfokus pada 12 isu seperti pencegahan kekerasan, ekonomi perempuan, kesehatan perempuan dan berbagai isu lainnya. Kita bergerak bersama dengan target yang akan ditentukan secara kolektif. Nantinya, kita juga akan mengadakan evaluasi enam sampai 12 bulan lagi, terkait apa yang sudah dilakukan, apa kendalanya, dan kita cari solusi bersama," ucap Menteri PPPA Arifah Fauzi, dikutip dari siaran pers Kemen PPPA, Selasa (3/12).

Menteri PPPA menyampaikan, Musyawarah Ibu Bangsa diharapkan bisa menghidupkan kembali semangat Kongres Perempuan 1928 dan menjadi menjadi motor penggerak kerja nyata gerakan perempuan Indonesia.

“97 (sembilan puluh tujuh) tahun setelah Kongres Perempuan Tahun 1928 berlalu, kini perempuan Indonesia sudah memiliki akses, partisipasi, kontrol dan telah memperoleh manfaat dari hasil pembangunan lebih baik. Jika pada masa lalu perempuan lebih banyak menganbul peran domestik yang hanya berada di dalam rumah, perempuan masa kini memiliki berbagai profesi di luar rumah. Hal ini menjadi indikasi adanya perkembangan positif dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender,” tegas Menteri PPPA.

Menteri PPPA menyatakan, perempuan masa kini telah aktif berpartisipasi di ranah publik dan kesenjangan gender menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, perempuan Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan sosial.

‘‘Musyawarah Ibu Bangsa mengusung tema  ‘Membangkitkan suara : Pulang ke Semangat 1928’. Forum ini menyoroti berbagai tantangan kontemporer perempuan Indonesia di berbagai bidang. Musyawarah Ibu Bangsa ini adalah ruang aspirasi perempuan lintas organisasi  untuk mendorong kebijakan yang responsif gender dengan mengidentifikasi  isu prioritas nasional dalam perspektif perempuan pada sektor politik, ekonomi, sosial dan budaya, merumuskan resolusi isu perempuan tahun 2025-2030 dan memperkuat jejaring perempuan,“ pungkas Menteri PPPA.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan bahwa setelah 80 tahun Indonesia merdeka, perempuan masih mengalami berbagai tantangan. Untuk mencapai tujuan kemakmuran bersama, perempuan perlu terus mengingat kembali nilai-nilai sejarah dan nasionalisme yang mengakar dalam pergerakan perempuan Indonesia.

“Sejarah mengajarkan kepada kita, bahwa persatuan mengantarkan kita mencapai tujuan. Persatuan perempuan adalah kekuatan bangsa. Gerakan perempuan adalah mitra kritis negara, penjaga agar kebijakan tidak kehilangan arah keadilan. 

Peran Ibu Bangsa menjadi sangat penting. Ibu Bangsa adalah penyeimbang antara kemajuan kemanusiaan, inovasi dan nilai yang memastikan semua transformasi yang terjadi tidak akan meninggalkan keadilan sosial, keselamatan, serta keberlanjutan kehidupan,” kata Lestari.

Sementara itu, dari sisi perempuan di bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM) serta proyeksi sektor masa depan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, menyampaikan bahwa kesenjangan partisipasi perempuan, termasuk stereotip gender dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), masih menjadi tantangan. 

Oleh karena itu, penguatan peran perempuan di sektor-sektor tersebut perlu menjadi perhatian serius untuk memastikan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, mengatakan bahwa perjuangan perempuan akan memasuki momentum penting, yakni peringatan 100 tahun Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali diselenggarakan di Yogyakarta pada 1928. 

Oleh karena itu, sebagai wujud nyata komitmen mewujudkan Indonesia yang berkeadilan dan setara, perempuan diharapkan terus memiliki keberanian untuk bersuara serta konsisten memperjuangkan keadilan sesuai dengan tantangan zaman saat ini.