Kerja Sama dan Konsistensi Semua Pihak Faktor Penting Optimalkan Industri PBK

Dalam mengoptimalkan kinerja industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) bagi perekonomian nasional, kerja sama dan konsistensi semua pihak merupakan faktor penting.

Ini disampaikan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri saat membuka perdagangan bursa berjangka komoditi Indonesia tahun 2026 di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada Jumat (2/1/2026).

Tiga bursa perdagangan berjangka komoditi dibuka secara serentak, yaitu Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), dan Indo Bursa Karisma Berjangka (IKB). 

Baca Juga: Terima Wakil Ketua DPR dan Sejumlah Menteri di Widya Chandra, Presiden Prabowo Bahas Pemulihan Pascabencana dan Penugasan Awal Tahun

Lebih lanjut, salah satu manfaat dan peran dari PBK adalah mengoptimalkan tata niaga dan ekosistem perdagangan komoditas melalui mekanisme pembentukan harga acuan. Selain itu, PBK bermanfaat untuk lindung nilai yang memastikan harga terbaik bagi pelaku usaha. 

"Kerja sama dan konsistensi seluruh pihak tetap dibutuhkan agar industri PBK kian bersinar. Berbagai manfaat industri PBK bagi penguatan perdagangan sektor komoditas di Indonesia harus dioptimalkan implementasinya. Untuk itu, komoditas unggulan yang saat ini belum masuk di bursa berjangka harus mulai dipetakan untuk mendapat manfaat pembentukan harga dan harga acuan serta manfaat lindung nilai (hedging)," jelas Wamendag Roro, dikutip dari siaran pers Kemendag, Sabtu (3/1).

Pesatnya perkembangan perdagangan emas digital saat ini juga menunjukkan potensi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam perdagangan emas digital, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai regulator harus terus memastikan perlindungan masyarakat. Pengaturan dan pengawasan Bappebti juga bertujuan memberi kepastian berusaha bagi pelaku usaha, meningkatkan investasi di dalam negeri, serta mencegah digunakannya transaksi PBK untuk kegiatan kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

“Kendati demikian, lanskap perdagangan serta dinamika pengaturan yang terus berubah menjadi suatu tantangan. Bappebti harus terus beradaptasi dan memperbarui pengaturan dan mekanisme pengawasan yang ada sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan industri,” tegas Wamendag Roro.

Perdagangan Renewable Energy Certificate (REC) melalui mekanisme PBK juga merupakan bentuk inovasi dalam sektor perdagangan. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam perdagangan hijau dan ke depan perlu terus didorong penambahan instrumen-instrumen perdagangan hijau lainnya yang potensial. 

Wamendag Roro mengapresiasi proses peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan atas aset keuangan digital dan derivatif keuangan dari Bappebti kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah berjalan dengan baik sejak Januari 2025.