Pemerintah Tengah Matangkan Persiapan Paket Ekonomi 2026, Apa Saja?

Sebagai bagian dari penguatan ekonomi perkotaan, Pemerintah juga telah melaksanakan Program Perkotaan melalui pilot project di Provinsi DKI Jakarta yang diluncurkan pada tanggal 18 Desember 2025 lalu. 

Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan pengembangan platform ekonomi digital untuk mendukung gig economy sebagai sumber baru penciptaan peluang kerja di wilayah perkotaan.

Program Gig Economy sendiri dirancang untuk memperkuat ekosistem digital dari hulu ke hilir, mulai dari pengembangan SDM, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), hingga pengembangan industri semikonduktor. 

Pemerintah menargetkan implementasi program tersebut di 15 kota di seluruh Indonesia dengan Jakarta ditetapkan sebagai prototipe program.

“Pemerintah saat ini juga terus mematangkan persiapan program Paket Ekonomi yang akan dilanjutkan pada tahun 2026, yakni program magang nasional, penyesuaian jangka waktu pemanfaatan dan penerima manfaat insentif PPh Final 0,5 persen bagi wajib pajak UMKM hingga tahun 2029, perpanjangan PPh Pasal 21 DTP bagi pekerja di sektor pariwisata dan industri padat karya, perpanjangan PPN DTP sektor perumahan, serta perpanjangan dan perluasan program diskon iuran JKK dan JKM bagi seluruh peserta BPU,” pungkas Haryo.

Selain realisasi berbagai kebijakan Paket Ekonomi tersebut, penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) yang merupakan program tambahan dari Kartu Sembako (BLT) Reguler untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat juga telah disalurkan kepada lebih dari 33 juta KPM atau 94,8% dari target yang sebesar 35 juta KPM.

Adapun penyaluran di tiga provinsi terdampak bencana alam sudah mencapai 90% setelah menggunakan modifikasi mekanisme penyaluran, dengan rincian yakni Aceh (92,12%), Sumatera Utara (86,35%), dan Sumatera Barat (90,21%).