Kolaborasi Jadi Kunci Wujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ayodhia G. L. Kalake, menegaskan kolaborasi menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Sesmenko dalam Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) yang digelar pada Senin (19/1/2026).

Baca Juga: Menko Airlangga Harap IEU-CEPA Perkuat Akses Pasar Industri Alas Kaki RI

Dirinya mengatakan dalam perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berbasis data, inklusif, serta berkelanjutan, riset dan inovasi menjadi fondasi utama.

“Riset dan inovasi menjadi instrumen strategis dalam mendukung tugas dan fungsi Kemenko Infrastruktur, khususnya dalam memastikan kebijakan yang diambil berbasis data, adaptif terhadap tantangan, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan lintas sektor dan wilayah,” ujar Sesmenko Ayodhia, dikutip dari siaran pers Kemenko Infra, Kamis (22/1).

Dalam pemaparannya, Sesmenko Ayodhia menjelaskan bahwa Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki peran koordinatif terhadap lima kementerian, yakni Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Transmigrasi. 

Peran tersebut menempatkan Kemenko Infra sebagai pengarah strategis dalam pengawalan pembangunan infrastruktur nasional. 

Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan pembangunan wilayah dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Oleh karena itu, pembangunan kewilayahan harus dirancang secara terintegrasi dengan memperhatikan aspek ketahanan, keberlanjutan, serta karakteristik lokal.

“Infrastruktur memungkinkan terjadinya transformasi ekonomi sekaligus pemerataan wilayah. Pembangunan kewilayahan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan dan memperkuat daya saing daerah,” jelasnya. 

Sesmenko Ayodhia juga menggarisbawahi arah kebijakan infrastruktur dalam RPJMN 2025–2029 yang meliputi peningkatan konektivitas nasional dan logistik, pemenuhan infrastruktur dasar dan layanan publik, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berketahanan terhadap perubahan iklim. 

Dalam konteks tersebut, dukungan riset sangat dibutuhkan, terutama dalam pemodelan risiko bencana, desain infrastruktur adaptif, serta pengembangan teknologi dan material inovatif yang efisien dan ramah lingkungan. 

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pemanfaatan data lintas sektor dalam mendukung pengambilan keputusan. Untuk itu, Kemenko Infra telah membangun sistem dashboard terintegrasi guna memantau capaian pembangunan infrastruktur secara real time sebagai bagian dari transformasi digital tata kelola pemerintahan.

“Keberhasilan pembangunan nasional membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi atau periset, serta dunia industri. Sinergi inilah yang menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan mampu menjawab tantangan masa depan,” tegasnya.