Airlangga Beberkan 4 Langkah Pemerintah Kembalikan Kepercayaan Investor Bursa

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto blak-blakan soal instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan 'bersih-bersih' di pasar modal Indonesia. Airlangga menegaskan pemerintah bakal melakukan reformasi radikal untuk mengembalikan kepercayaan investor.

"Bapak Presiden memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar," tegas Airlangga dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Baca Juga: Airlangga: Pemerintah Tak Tolerir Saham Gorengan, Merusak Kepercayaan!

Berikut adalah 4 poin "Sapu Bersih" yang disampaikan Airlangga:

• Sikat Habis Saham Gorengan

Airlangga memberikan peringatan maut bagi para pelaku manipulasi harga. Ia menyebut praktik ini adalah benalu yang menghambat modal asing masuk ke RI.

"Pemerintah tidak mentolerir, sekali lagi pemerintah tidak mentolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif yang merugikan investor dan merusak kredibilitas pasar," cetusnya.

• Bongkar Pemilik Asli Saham

Ke depan, tak ada lagi yang bisa sembunyi di balik nama samaran. Pemerintah akan mengejar siapa pemilik akhir (beneficial ownership) dari saham-saham di bursa.

"Pengetatan aturan beneficial ownership atau pemilik akhir yang secara transparan, dan kejelasan terkait dengan afiliasi pemegang saham," imbuh Airlangga.

• Paksa Emiten Lepas Saham 15%

Demi menjaga likuiditas pasar agar tidak "kering", pemerintah mewajibkan emiten melepas saham ke publik minimal 15 persen. Angka ini naik dari aturan sebelumnya guna mengejar standar bursa global.

"Peningkatan likuiditas melalui kenaikan minimum free float menjadi 15 persen sesuai dengan standar global. Bursa jadi transparan, likuid, dan berintegritas," katanya.

• Bursa Tanpa 'Bos' Tetap Jalan

Terkait mundurnya para petinggi OJK dan BEI secara mendadak, Airlangga menjamin tidak ada kekosongan kekuasaan. Operasional pasar dipastikan tidak akan terganggu di masa transisi.

"Tidak ada kekosongan kepemimpinan. Pejabat Pelaksana Tugas (Pjs) akan memastikan seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan pengawasan berjalan tanpa gangguan," pungkasnya.