Outlook Negatif dari Moody’s Dinilai Jadi Alarm Keras untuk Kebijakan Prabowo

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai penurunan outlook peringkat kredit Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional, Moody’s dari stabil menjadi negatif sebagai peringatan keras terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Moody’s diketahui mempertahankan peringkat Indonesia di level Baa2 dengan outlook negatif.

Ia menyatakan penurunan outlook mencerminkan meningkatnya kekhawatiran terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai sulit diprediksi dan berpotensi menekan persepsi investor. Salah satu kebijakan yang disoroti adalah pengambilalihan 28 izin perusahaan ke Danantara.

“Penurunan outlook Moody’s dari stabil ke negatif jadi peringatan keras terhadap kebijakan Prabowo. Salah satunya kebijakan sulit diprediksi, termasuk pengambilalihan 28 izin perusahaan ke Danantara yang dimaknai sebagai nasionalisasi aset swasta,” ujar Bhima, di Jakarta, Kamis (5/2/2026). 

Baca Juga: Bos BI Tegaskan Outlook Negatif Moody’s Tak Cerminkan Pelemahan Ekonomi RI

Selain itu, Bhima menyoroti ketidakjelasan arah kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Menurutnya, rencana penghapusan TKDN yang sempat dikomunikasikan sebelumnya hingga kini belum memiliki kejelasan tindak lanjut.

“Kemudian soal TKDN yang sebelumnya berencana dihapus tapi sampai saat ini belum ada kejelasan,” kata Bhima.

Ia juga menilai komunikasi kebijakan yang disampaikan secara prematur turut memperbesar ketidakpastian. Beberapa rencana, termasuk pelebaran defisit anggaran, dinilai menimbulkan kekhawatiran terhadap konsistensi disiplin fiskal pemerintah.

“Berbagai kebijakan yang dikomunikasikan secara prematur, termasuk rencana pelebaran defisit anggaran, menimbulkan kekhawatiran disiplin fiskal,” ujarnya.

Dari sisi pengelolaan fiskal, Bhima menyoroti proyek Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki anggaran besar, namun implementasinya dinilai masih menyisakan banyak catatan. Kondisi tersebut, menurut Bhima, terjadi di tengah tren penurunan penerimaan pajak dan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak ke daerah.

“Dari pengelolaan fiskal yang disoroti adalah proyek MBG dengan anggaran jumbo tapi implementasi masih banyak catatan. Penerimaan pajak sedang turun disertai efisiensi anggaran yang berdampak ke daerah, sebaiknya MBG dievaluasi total. Jangan memaksakan MBG,” kata Bhima.

Baca Juga: Moody’s Ubah Outlook Indonesia dari Stabil Jadi Negatif

Bhima menegaskan peringatan dari Moody’s seharusnya menjadi catatan perbaikan bagi pemerintah dalam merumuskan dan mengkomunikasikan kebijakan ekonomi ke depan.

“Peringatan Moody’s harus menjadi catatan perbaikan. Sebelumnya banyak ekonom sudah memperingatkan, mungkin sekarang lembaga pemeringkat yang ingatkan baru ada perubahan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan potensi risiko lanjutan apabila peringkat kredit Indonesia kembali tertekan. Menurut Bhima, penurunan peringkat ke level Baa3 dapat berdampak signifikan terhadap biaya pendanaan dan stabilitas nilai tukar.

“Jangan sampai rating Moody’s turun jadi Baa3, bisa naik tajam suku bunga utang dan beban berat ke rupiah,” pungkas Bhima.