Kredit Foto: Unsplash/Kanchanara
Moody’s Ratings menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia menjadi negatif dengan tetap mempertahankan rating pada level Baa2. Langkah ini menjadi sinyal peringatan bagi kredibilitas fiskal Indonesia dan berpotensi menekan pasar keuangan domestik.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengatakan bahwa Moody’s menyoroti prediktabilitas kebijakan serta sinyal pelemahan tata kelola sebagai alasan utama perubahan outlook tersebut.
Penilaian ini dinilai pasar sebagai lampu kuning yang dapat memengaruhi arus modal, pasar obligasi, hingga bursa saham.
“Indonesia dapat membalik persepsi pasar jika pemerintah mengunci prediktabilitas kebijakan, memperbaiki kualitas komunikasi, dan memperkuat institusi yang menjaga stabilitas. Dalam siklus keuangan global, kredibilitas kebijakan menentukan ruang gerak negara,” kata Syafruddin dalam keterangannya, Jakarta, dikutip Sabtu (7/2/2026).
Baca Juga: BUMN Kena Sengatan Moody's, Outlook PLN, PGN, Pelindo, dan Hutama Karya Jadi Negatif
Ia menjelaskan, memburuknya outlook mendorong investor meminta imbal hasil lebih tinggi untuk menahan risiko Indonesia. Dampaknya terlihat pada kenaikan yield obligasi dan meningkatnya biaya penerbitan utang baru, baik bagi pemerintah maupun korporasi.
Reuters mencatat obligasi dolar AS bertenor panjang melemah dan pasar memantau ketat respons otoritas karena kredibilitas kebijakan menentukan apakah tekanan mereda atau justru berlanjut.
“Jika tekanan bertahan, pemerintah menghadapi ruang fiskal yang menyempit karena porsi pembayaran bunga cenderung naik,” tambahnya.
Selain pasar obligasi, penurunan outlook juga berpengaruh terhadap arus modal dan pasar saham. Outlook negatif memperkuat sikap risk-off investor asing, terutama di tengah mencuatnya isu transparansi dan likuiditas pasar.
“Reuters mencatat arus jual asing dan pelemahan IHSG di awal tahun, yang menunjukkan pasar menghukum lewat harga, bukan lewat debat,” terangnya.
Untuk meredam dampak negatif dan memulihkan kepercayaan pasar, Syafruddin menilai pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah strategis.
Pertama, mengunci kerangka fiskal yang kredibel melalui disiplin anggaran, target defisit yang jelas, prioritas belanja yang terukur, serta strategi pendapatan negara yang realistis.
“Pasar mencari bukti kebijakan, bukan sekadar pernyataan,” ucapnya.
Baca Juga: Outlook Kredit Moody's Negatif, Ekonom Beberkan Dampaknya ke IHSG Hingga Rupiah
Kedua, memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal tanpa mengganggu independensi bank sentral. Kredibilitas bank sentral, menurutnya, berfungsi sebagai jangkar ekspektasi. Berdasarkan riset komparatif menegaskan independensi bank sentral berkaitan dengan hasil inflasi yang lebih baik.
Ketiga, menjawab isu transparansi dan kualitas pasar dengan memperkuat keterbukaan informasi, kepastian penegakan aturan, serta tata kelola emiten oleh pemerintah, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Ini relevan karena MSCI menyoroti aspek transparansi, dan Reuters mengaitkan dinamika pasar dengan isu tersebut,” tegasnya.
Keempat, mengurangi risiko regulatory capture di sektor pengawasan dengan memperketat aturan konflik kepentingan dan memperkuat independensi lembaga pengawas. Langkah ini dinilai penting agar pasar melihat penegakan aturan berjalan konsisten dan sistem keuangan tetap tangguh.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Cita Auliana
Editor: Fajar Sulaiman