Kredit Foto: Dok. Kemenpar
“Saya berharap kita terus mengedepankan ruang diskusi internal yang konstruktif untuk setiap aspirasi maupun tantangan yang muncul,” katanya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam kesempatan tersebut menyampaikan sektor pariwisata merupakan bentuk investasi strategis dalam membangun provinsi, kabupaten, dan kota yang inklusif serta berkelanjutan. Di Jawa Tengah, sebanyak 1.000 desa wisata telah memiliki Surat Keputusan Kepala Daerah, menjadi modal sosial dan ekonomi yang signifikan bagi pembangunan daerah.
Jawa Tengah juga mengembangkan wisata ramah Muslim yang mencakup penyediaan restoran halal, fasilitas ibadah, serta layanan pendukung lainnya. Selain itu, konsep aglomerasi sedang dikembangkan, dengan Solo sebagai proyek percontohan yang mengintegrasikan pariwisata, perdagangan, dan investasi dalam satu ekosistem pembangunan.
Ahmad berharap skema aglomerasi tersebut dapat direplikasi di wilayah lain guna memperkuat daya saing destinasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata.
Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menyampaikan bahwa perjalanan organisasi selama 57 tahun tidak terlepas dari berbagai dinamika dan tantangan. Namun, ia meyakini bahwa kerja keras pengusaha perhotelan dan restoran merupakan kontribusi nyata yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Sejumlah tantangan yang dihadapi industri antara lain kompetisi tidak sehat dari akomodasi ilegal, regulasi yang dinilai memberatkan seperti perubahan klasifikasi baku lapangan usaha hotel, serta kendala terkait aturan restoran dan sertifikasi halal. PHRI menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Pariwisata dalam mencari solusi bersama.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya