Mahalnya Biaya Pilkada Langsung Membuat Demokrasi Terjebak Transaksi

Ia menyebut, anggaran pilkada langsung memang besar karena melibatkan seluruh rakyat sebagai pemilih. Berdasarkan alokasi anggaran umum tahun 2024, dana yang disiapkan untuk pilkada mencapai puluhan triliun rupiah. “Kalau kita lihat berdasarkan alokasi anggaran umum tahun 2024, ada sekitar Rp38,2 triliun yang dianggarkan untuk pilkada langsung,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan, jika pilkada kembali diserahkan ke DPRD, demokrasi berpotensi mundur ke pola lama yang lebih elitis dan rawan transaksi politik, sehingga pilkada langsung tetap menjadi pilihan yang lebih sejalan dengan semangat reformasi.

Sementara itu, pengamat sosial Prof Musni Umar menilai politik uang dalam pilkada langsung merusak tatanan sosial di masyarakat yang dilakukan oleh para kandidat. Menurutnya, masyarakat menjadi terbiasa menerima pemberian dari calon kandidat agar bisa dipilih saat pemungutan suara.

“Dalam pemilu, rakyat memilih kalau kita kasih uang pada mereka. Jadi mau dia (pilkada) DPRD, tidak ada jaminan juga tidak ada politik uang. Tapi kalau pilkada langsung penduduk kita yang lebih rusak karena mereka masih miskin,” ujar Prof Musni.

Mantan Rektor Universitas Ibnu Chaldun ini pun menilai sistem pilkada tidak langsung sangat cocok diterapkan untuk Indonesia saat ini. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto harus tegas jika ingin benar-benar mengubah sistem pilkada dari langsung menjadi tidak langsung.

“Kalau kita ingin memperbaiki negeri ini, harus pemegang kekuasaan itu diselesaikan dari atas. Di sini investor pun tidak percaya, karena korupsi. Akhirnya saya ingin menyampaikan, kita harus tetap optimis. Kita mencintai negeri ini, kalau kita bicara keras, bukan karena benci, tapi kita ingin negeri ini baik,” tegasnya.