Pasar Tenaga Kerja Membaik, Bank Mandiri Dorong Upskilling

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menilai kondisi pasar tenaga kerja Indonesia menunjukkan tren perbaikan. Hal ini tercermin dari penurunan tingkat pengangguran serta menyusutnya proporsi pekerja informal dalam beberapa tahun terakhir.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia terus menurun menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025, atau turun 6 basis poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, mengatakan untuk menjaga momentum tersebut, penguatan link and match antara pendidikan dan kebutuhan industri menjadi kunci dalam mengoptimalkan kualitas pertumbuhan tenaga kerja.

“Hasil analisis tim ekonom Bank Mandiri melalui Mandiri Institute menilai tren perbaikan pasar tenaga kerja Indonesia perlu diakselerasi melalui penguatan keselarasan antara pendidikan dan kebutuhan industri guna mendorong produktivitas yang lebih tinggi,” kata Andry Asmoro, yang akrab disapa Asmo, di Jakarta, Senin (16/2/2026).

Baca Juga: Bank Mandiri jadi Mitra Kuat Pemerintah, Kredit UMKM Tumbuh 4,88% dan Salurkan KUR Rp41 Triliun di 2025

Proporsi pekerja informal juga menurun menjadi 57,8 persen pada 2025 dari 58 persen pada 2024. Kondisi ini mencerminkan perbaikan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas struktur ketenagakerjaan pascapandemi.

Dalam kajian Mandiri Institute, meski pasar tenaga kerja menunjukkan perbaikan, struktur ketenagakerjaan nasional masih memiliki ruang penguatan, khususnya pada aspek kesesuaian antara tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan.

Asmo menjelaskan, ketidaksesuaian tersebut terjadi ketika pekerja memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi (overeducated) atau lebih rendah (undereducated/unqualified) dibandingkan kebutuhan jabatan. Kondisi ini berpotensi menahan optimalisasi produktivitas serta pertumbuhan upah.

“Penurunan TPT dan berkurangnya proporsi pekerja informal menunjukkan pasar tenaga kerja kita bergerak ke arah yang lebih sehat dan resilient. Namun, agar perbaikan ini berkelanjutan, kualitas penciptaan kerja harus ditopang oleh kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan sektor usaha,” tambahnya.

Berdasarkan analisis menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS), satu dari dua pekerja di Indonesia mengalami vertical mismatch. Pada 2025, tingkat vertical mismatch tercatat sebesar 50 persen, membaik dari 51 persen pada 2023.

Ketidaksesuaian tersebut terutama bersumber dari kelompok undereducated/unqualified yang mencapai 32 persen dari total pekerja. Angka ini sejalan dengan komposisi angkatan kerja berpendidikan setara sekolah dasar atau lebih rendah yang masih sekitar 33 persen.

Baca Juga: Moody’s Pangkas Outlook, Bank Mandiri Ambil Sikap

Secara sektoral, tingkat mismatch tertinggi tercatat pada sektor pengadaan air dan pertanian. Pada sektor pengadaan air, ketidaksesuaian didominasi oleh pekerja overeducated, sementara di sektor pertanian dipicu dominasi pekerja undereducated, yang mencerminkan kebutuhan peningkatan kualitas keterampilan.

Sektor administrasi pemerintahan dan jasa keuangan juga mencatat proporsi overeducated workers yang relatif lebih besar, dipengaruhi oleh daya tarik stabilitas kerja serta insentif sektor formal. Temuan ini memperkuat urgensi penguatan ekosistem penempatan tenaga kerja agar kompetensi lulusan dapat terserap lebih optimal.

Asmo menegaskan, kebijakan ketenagakerjaan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas penciptaan lapangan kerja melalui sinergi terintegrasi antara pendidikan, industri, dan pemerintah.

“Penguatan link and match, perluasan program upskilling dan reskilling berbasis kebutuhan sektor, serta penajaman intervensi pada wilayah prioritas akan membentuk keunggulan berkelanjutan dalam struktur pasar tenaga kerja nasional,” pungkas Asmo.