Kredit Foto: Cita Auliana
Di sisi lain, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai penyalur gas juga menghadapi tekanan kinerja dari BPI Danantara untuk meningkatkan perolehan laba dibandingkan tahun sebelumnya.
Mendengar hal tersebut, Purbaya menegaskan prioritas kebijakan harus tetap berpihak pada kelangsungan industri nasional. Menurutnya, tanpa industri yang sehat, investasi hulu migas kehilangan relevansi.
“Kalau begitu industri kita tidak bisa hidup. Kalau industri tidak hidup, saya tidak mau memikirkan itu ENI-nya. Tapi kalau industrinya bisa hidup, kita ambil term yang Anda tawarkan,” tegasnya.
Pembahasan harga gas ini juga berkaitan dengan kebutuhan LNG plant milik raksasa migas asal Italia, ENI. Djoko menyampaikan bahwa produksi gas di Wilayah Kerja (WK) ENI sekitar 80% untuk pasar domestik telah termonetisasi melalui kontrak jangka panjang, sementara 20% sisanya masih terbuka untuk dinegosiasikan dan dialokasikan ke sektor industri.
Baca Juga: Di Depan Purbaya, Inpex Masela Sebut Keekonomian Proyek LNG Abadi Sangat Marginal
“Yang penting bagi ENI, 80% sudah termonetisasi sehingga Final Investment Decision (FID) bisa berjalan. Nah, 20% itulah yang masih bisa kita negosiasikan,” ujar Djoko.
Di kesempatan yang sama, perwakilan Pertamina menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Subholding Gas, yakni PGN, untuk menindaklanjuti arahan pemerintah.
“Izin, Pak Menteri dan Pak Kepala, nanti kami akan diskusikan dengan Subholding Gas sesuai arahan yang disampaikan,” kata perwakilan Pertamina.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Annisa Nurfitri
