Meta Temui Menkomdigi Bahas Peningkatan Kepatuhan di Indonesia Usai Disidak

Raksasa platform digital Meta Platforms menemui Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, setelah inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pemerintah sebelumnya ke kantor perwakilan Meta di Jakarta.

Pertemuan tersebut berlangsung pada Kamis (12/3/2026), dan membahas peningkatan kepatuhan platform terhadap regulasi digital di Indonesia.

Meta mengutus Rafael Frankel, Director of Public Policy Southeast Asia, yang datang mewakili kantor global perusahaan untuk berdialog langsung dengan Pemerintah Indonesia.

Pertemuan ini difokuskan pada upaya memperkuat kepatuhan terhadap regulasi nasional, serta meningkatkan perlindungan pengguna di platform digital.

Dalam kesempatan tersebut, Meutya menegaskan seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi aturan yang berlaku, serta memastikan keamanan pengguna, terutama kelompok rentan seperti anak-anak.

“Saya memastikan sidak kemarin terhadap kantor Meta bukan simbolik dan akan dan harus ada perbaikan."

"Pertemuan ini membahas langkah-langkah peningkatan kepatuhan terhadap regulasi Indonesia."

"Termasuk penguatan sistem perlindungan pengguna dan mekanisme koordinasi yang lebih cepat antara platform dan pemerintah,” tutur Meutya.

Selain isu kepatuhan regulasi, pertemuan juga menyinggung kekhawatiran pemerintah terhadap maraknya disinformasi di ruang digital.

Meta disebut memahami kekhawatiran pemerintah, terutama terkait penyebaran misinformasi di sektor kesehatan serta hoaks di bidang keuangan, yang banyak muncul dalam bentuk penipuan atau scam.

Pemerintah menilai kedua jenis misinformasi tersebut memiliki dampak luas terhadap masyarakat, dan memerlukan penanganan serius dari platform digital.

Meutya menegaskan, Pemerintah Indonesia tetap terbuka untuk berdialog dengan perusahaan teknologi global.

Baca Juga: Menkomdigi Sidak ke Kantor Meta, Beri Teguran Karena Kepatuhan Rendah soal Judi Online dan DFK

Namun, ia menekankan prinsip utama yang harus dipatuhi adalah kepatuhan terhadap regulasi nasional.

“Pemerintah Indonesia terbuka untuk berdialog dengan semua platform digital, namun prinsipnya jelas, setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus menghormati dan mematuhi regulasi yang berlaku,” tegasnya. (*)