Kredit Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Komitmen Presiden Prabowo Subianto membenahi aparat penegak hukum kembali ditegaskan di tengah sorotan publik terhadap integritas institusi negara.
Reformasi ini diposisikan sebagai langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan masyarakat, sekaligus memperbaiki sistem hukum secara menyeluruh.
Pemerintah tidak hanya menargetkan satu lembaga, melainkan seluruh ekosistem penegakan hukum yang dinilai masih membutuhkan pembenahan.
Pendekatan ini menunjukkan perubahan diarahkan pada struktur yang lebih luas, bukan sekadar perbaikan parsial.
Prabowo menekankan, agenda tersebut merupakan bagian dari transformasi besar yang sedang dijalankan pemerintah.
Fokusnya tidak hanya pada institusi, tetapi juga pada kualitas tata kelola negara secara keseluruhan.
"Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum,” ujar Prabowo.
Ia menilai kekuatan sebuah negara sangat bergantung pada kualitas penegakan hukumnya.
Tanpa fondasi hukum yang kuat, stabilitas dan keberlanjutan pembangunan akan sulit terjaga.
"Hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil," tegasnya.
Di sisi lain, mantan Danjen Kopassus itu menyoroti dampak besar dari perilaku oknum terhadap reputasi institusi.
Ia menilai tindakan segelintir aparat dapat merusak kepercayaan publik secara luas.
"Mungkin beberapa oknum dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya," ungkapnya.
Sebagai langkah awal, pemerintah memberikan ruang bagi masing-masing lembaga untuk melakukan pembenahan internal.
Namun, toleransi tersebut tidak bersifat tanpa batas.
"Saya pertama ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Kamu bisa perbaiki diri enggak? Kalau kau perbaiki diri saya kasih kesempatan," ujarnya.
Pengawasan di tingkat lapangan juga menjadi perhatian serius dalam reformasi ini.
Presiden menilai praktik ilegal seperti tambang tanpa izin sulit terjadi tanpa sepengetahuan aparat.
"Bagaimana ada tambang ilegal, Babinsa tidak tahu, Danramil tidak tahu, Kodim tidak tahu, Dandim tidak tahu?” Ucapnya.
Di tengah upaya pembenahan, pemerintah juga telah mengambil langkah tegas terhadap aparat yang melanggar.
Sejumlah pejabat tinggi disebut telah diberhentikan dan diproses secara hukum.
"Anda bisa lihat sudah berapa jenderal, bintang 3, bintang 2 yang kita pecat yang kita serahkan ke kejaksaan," tuturnya.
Arah kebijakan ini memperlihatkan kombinasi antara pembinaan internal dan penegakan disiplin yang ketat.
Pemerintah berupaya memastikan perubahan berjalan tidak hanya di tingkat struktural, tetapi juga dalam praktik di lapangan.
Baca Juga: Hilirisasi Jadi Syarat Utama, Prabowo Tegas Atur Investasi Asing
Dengan pendekatan tersebut, reformasi aparat penegak hukum diharapkan mampu memperkuat legitimasi negara di mata publik.
Upaya ini sekaligus menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih kredibel dan berkelanjutan. (*)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Yaspen Martinus
