Hilirisasi Jadi Syarat Utama, Prabowo Tegas Atur Investasi Asing

Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan investasi Indonesia yang semakin tegas, yakni mewajibkan seluruh investor asing mengikuti program hilirisasi industri. Sikap ini muncul di tengah pembahasan kerja sama ekonomi dengan Amerika Serikat yang menjadi sorotan global.

Pemerintah memastikan bahwa pintu investasi tetap terbuka, namun dengan syarat utama berupa komitmen pembangunan industri pengolahan di dalam negeri. Dengan demikian, strategi ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional.

Dalam keterangannya lewat Badan Komunikasi Pemerintah RI, Presiden menegaskan bahwa praktik ekspor bahan mentah tanpa proses pengolahan tidak lagi dapat diterima. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari transformasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah.

"Bahan mentah, kita minta di-processing. Kalau dia mau, mining dan proses di sini, tetap dong," ujar Presiden. Prabowo menegaskan bahwa investasi harus membawa manfaat langsung bagi industri domestik.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa setiap investor yang masuk ke sektor sumber daya alam wajib membangun fasilitas pengolahan di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat struktur industri nasional secara berkelanjutan.

Pemerintah juga menegaskan bahwa keterbukaan terhadap modal asing tetap berada dalam batas kepentingan nasional. Seluruh aktivitas investasi harus tunduk pada regulasi pengelolaan sumber daya alam yang berlaku di dalam negeri.

Dalam pengelolaan mineral kritis, pemerintah mengedepankan prinsip transparansi melalui penerapan harga pasar internasional. Hal ini bertujuan memastikan Indonesia memperoleh nilai ekonomi yang adil dari komoditas strategis.

"Soal critical mineral, saya sudah katakan, kita terbuka. But everything at market price. At economic price," kata Presiden. Menurut mantan Danjen Kopassus itu, kerja sama tetap mengacu pada mekanisme pasar global.

Presiden juga mengingatkan bahwa keterlibatan pihak asing dalam sektor pertambangan bukanlah hal baru bagi Indonesia. Sejak lama, kerja sama tersebut telah berjalan dengan tetap mengacu pada aturan nasional.

Sebagai ilustrasi, Presiden menyinggung operasional Freeport Indonesia yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Perusahaan tersebut kini menjadi salah satu penyumbang besar penerimaan negara.

"Jadi kalau dia mau ikut (aturan), kita izinkan mereka mining di Freeport. Sudah berapa puluh tahun. Freeport sekarang menghasilkan salah satu revenue kita yang paling besar. Kita izinkan," lanjutnya.

Meski demikian, pemerintah tetap konsisten melarang ekspor bahan mentah tanpa proses hilirisasi. Kebijakan ini diyakini mampu mendorong peningkatan nilai tambah serta memperkuat daya saing industri nasional.

Baca Juga: Prabowo Mau Hadirkan Kredit Murah Lewat Koperasi Merah Putih, Bunganya Hanya Segini!

Presiden menilai mineral kritis merupakan aset strategis yang harus dikelola secara optimal untuk kepentingan bangsa. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi Indonesia.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan akses luas bagi investor yang mematuhi aturan dan mengikuti harga pasar internasional. Pendekatan ini diharapkan mampu menarik investasi berkualitas sekaligus mempercepat industrialisasi dalam negeri.