Harga Minyak Naik, RI Gaspol Biofuel B50 Jadi Tameng Energi

Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah mendorong Indonesia mempercepat strategi penguatan energi domestik. Pemerintah kini mengandalkan biofuel sebagai tameng untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi.

Kementerian Pertanian menjadi salah satu motor utama percepatan hilirisasi biofuel dan bioetanol. Langkah ini diambil sebagai respons langsung terhadap ketidakpastian geopolitik yang terus menekan pasar energi global.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden.

“Ini sebagai bentuk tindak lanjut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi dinamika geopolitik global,” ujar Andi dikutip dari ANTARA.

Urgensi kebijakan ini terlihat dari lonjakan harga minyak dunia yang telah melampaui asumsi APBN. Dari kisaran USD 70 per barel, harga kini bergerak di level USD 78 hingga USD 80 per barel.

Setiap kenaikan USD 1 harga minyak berarti tambahan beban fiskal yang signifikan bagi Indonesia. Hal ini karena Indonesia masih mengimpor sekitar satu juta barel minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

Tekanan semakin besar setelah gangguan jalur distribusi di Selat Hormuz sempat membatasi akses pengiriman minyak. Kondisi ini mendorong pemerintah mencari alternatif pasokan sekaligus mempercepat substitusi energi.

Program biofuel kemudian menjadi solusi jangka menengah yang dipercepat implementasinya. Pemerintah menargetkan peningkatan campuran biodiesel menjadi B50 serta pengembangan bioetanol E20.

Amran menyebut program B50 ditujukan untuk menggantikan solar impor berbasis fosil.

“Janji Bapak Presiden bahwa kita menyetop impor solar digantikan oleh biofuel sawit B50. Itu 5,3 juta ton,” ujarnya.

Untuk bioetanol, Indonesia dinilai memiliki keunggulan bahan baku yang selama ini belum dimanfaatkan optimal. “Bahan baku kita yang kita ekspor itu ada 1 juta ton. Itu molase, tetes. Ini bisa dijadikan etanol,” kata Amran.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menilai skema pencampuran bahan bakar akan semakin ekonomis jika harga minyak terus naik. “Karena kalau harga minyak fosilnya bisa melampaui 100 dolar AS per barel, maka itu akan lebih murah kalau kita blending,” ujarnya.

Meski demikian, percepatan B50 bukan tanpa risiko fiskal. CEO Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa mengingatkan potensi penurunan ekspor CPO akibat peningkatan konsumsi domestik.

“Walaupun sekarang harga CPO cenderung naik karena permintaan banyak, biodiesel tidak hanya dipakai di Indonesia, negara lain juga tinggi tetapi kalau nanti penerimaan ekspornya berkurang, siapa yang akan membayar subsidi bahan bakar ini? Pasti akan disubsidi oleh APBN,” ujarnya.

Di sisi lain, ketahanan energi Indonesia masih tergolong rentan. Cadangan energi nasional saat ini hanya mampu bertahan sekitar 20 hingga 23 hari jika terjadi gangguan total impor.

Baca Juga: Pengamat Energi UGM Nilai Rencana Kenaikan HMA Nikel Perkuat Posisi Penambang

Angka ini jauh di bawah standar negara maju yang memiliki cadangan strategis jangka panjang. Kondisi tersebut memperkuat urgensi percepatan transisi energi berbasis sumber domestik.

Bagi investor, akselerasi biofuel membuka peluang di sektor energi terbarukan dan perkebunan sawit. Namun, risiko fiskal dan potensi penurunan ekspor juga perlu menjadi perhatian dalam jangka menengah.

Sementara itu, bagi publik, kebijakan ini berpotensi menahan lonjakan harga energi dalam negeri jika berhasil dijalankan secara optimal. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, tekanan terhadap APBN bisa menjadi konsekuensi yang harus dihadapi.