Waspada! Ekonomi RI Terancam Melambat di Tengah Krisis Energi

Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah akibat serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran telah mendorong lonjakan harga minyak dunia hingga menembus US$100 per barel. Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap ekonomi global Indonesia.

Sejumlah negara seperti Filipina dan Bangladesh mulai merasakan tekanan berupa krisis energi. Pemerintah Indonesia pun bersiap menghadapi potensi dampak lanjutan dengan merancang berbagai langkah mitigasi.

Merespons kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah skema seperti kebijakan work from home (WFH) serta Kebijakan efisiensi Anggaran untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. 

Purbaya menyebut, penerapan kebijakan WFH sebagai efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dengan menekan penggunaan BBM hingga 20 persen.

Selain WFH, pemerintah juga menyiapkan skema efisiensi anggaran guna menjaga ketahanan fiskal. Salah satunya melalui penyesuaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusulkan menjadi lima hari penyaluran dalam sepekan dari sebelumnya enam hari dengan potensi penghematan mencapai Rp40 triliun per tahun. 

“Dalam program MBG ada efisiensi. Perhitungan awal sekitar Rp40 triliun, meskipun angkanya masih kasar dan bisa berubah,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Di luar itu, pemerintah juga tengah mengkaji efisiensi belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang ditargetkan mencapai Rp80 triliun. Kebijakan ini akan diterapkan secara menyeluruh di seluruh instansi pemerintah.

Purbaya menegaskan, meskipun harga energi global meningkat, Indonesia belum berada dalam kondisi darurat energi. Ia menilai indikator utama darurat energi adalah ketersediaan pasokan, bukan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Darurat energi itu bukan di APBN. Maksudnya kalau suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, tapi kalau suplainya nggak ada. Sekarang ini masih ada suplai, jadi belum bisa dibilang darurat,” kata Purbaya. 

Dari sisi fiskal, Purbaya memastikan APBN masih cukup kuat untuk menahan gejolak harga minyak. Terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM), ia memastikan belum ada rencana perubahan kebijakan dalam waktu dekat. Pemerintah memilih menjaga stabilitas anggaran sambil menunggu perkembangan situasi global.

“Setahu saya enggak ada (perubahan kebijakan). Jadi saya bilang, jangan diganggu dulu anggaran. Ini masih terlalu dini,” ucapnya.

Baca Juga: Perang AS-Iran Guncang Ekonomi Global, OECD Proyeksi Pertumbuhan Dunia Turun ke 2,9%

Baca Juga: OJK Perkuat Sistem Dana Pensiun Nasional Selaras Standar OECD

Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) saat ini berada di kisaran US$74 per barel, sedikit di atas asumsi APBN sebesar US$70 per barel. Selisih tersebut dinilai masih dalam batas aman.

“Iya (74 dolar AS per barel) sampai sekarang. Jadi kan melewati (asumsi APBN) 4 dolar kira-kira, kan? Itu yang dihitung. Nanti kalau naiknya ini baru kita hitung lagi berapa,” pungkasnya.

OECD Pangkas Proyeksi Ekonomi Indonesia

Organisasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam laporan Interim Economic Outlook edisi Maret 2026. Penurunan ini sejalan dengan meningkatnya tekanan global akibat konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi.

Dalam laporan tersebut, OECD memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,8% pada 2026 dan 5,0% pada 2027. Angka ini lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya pada Desember 2025, yakni masing-masing sebesar 5,0% untuk 2026 dan 5,1% pada 2027.

Proyeksi terbaru OECD juga berada di bawah asumsi makro dalam APBN 2026 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. 

Bahkan, angka tersebut dibawah target Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6% tahun 2026. 

OECD menilai, guncangan pasokan energi akibat konflik di Timur Tengah menjadi faktor utama yang menekan prospek pertumbuhan global, termasuk Indonesia. Lonjakan harga energi dinilai tidak hanya mendorong inflasi, tetapi juga meningkatkan ketidakpastian ekonomi.

Selain itu, kenaikan harga energi tidak hanya mendorong inflasi, tetapi juga meningkatkan ketidakpastian yang dapat menahan investasi dan konsumsi.

“Guncangan pasokan energi setelah pecahnya konflik di Timur Tengah diperkirakan akan secara signifikan membebani pertumbuhan global sekaligus memberikan tekanan kenaikan baru pada inflasi,” tulis keterangan OECD dikutip Senin (30/3/2026). 

Ekonom Peringatkan Risiko Perlambatan dan Cost of Living Crisis

Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 berpotensi melambat ke kisaran 4,7–4,9 persen.

Bhima menyoroti sejumlah tekanan terhadap berlangsungnya perekonomian nasional. 

“Naiknya harga energi, pupuk dan El Nino merupakan tantangan utama motor pertumbuhan,” ujar Bhima kepada Warta Ekonomi, Jakarta, Senin (30/3/2026). 

Bhima menyebut, fenomena ini berpotensi menyebabkan kenaikan modal produksi bahan pangan, yang kemudian dapat memicu harga kebutuhan pokok.

“Perlu dicermati adanya super El Nino bersamaan dengan krisis bahan baku pupuk mengancam produksi pangan,” tutur Bhima. 

Bhima juga mengingatkan potensi terjadinya krisis biaya hidup (cost of living crisis), khususnya bagi kelas menengah, yang dapat menekan konsumsi rumah tangga.

“Kita akan hadapi cost of living crisis khususnya kelas menengah. Jadi banyak yang hold belanja dan fokus saving,” jelas Bhima. 

Lanjut Bhima, industri pengolahan juga makin terpukul dengan naiknya biaya produksi serta logistik. 

“PHK di sektor padat karya kembali terjadi,” ucap Bhima.