Seskab Teddy: Pemerintah Ajak Masyarakat Dukung Transformasi Budaya Kerja Nasional

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengajak masyarakat dan dunia usaha untuk terus berpartisipasi dalam mendukung transformasi budaya kerja nasional yang tengah dijalankan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers terkait kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global yang digelar secara daring, Selasa (31/3/2026).

“Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha mari terus berpartisipasi dalam mendukung langkah-langkah transformasi budaya kerja ini, mari tetap tenang, mari tetap produktif,” ujar Teddy.

Ia menegaskan bahwa kebijakan yang disampaikan bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan situasi. Pemerintah, lanjutnya, akan terus memberikan informasi terbaru kepada publik apabila terdapat perubahan.

“Apa yang disampaikan di sini sifatnya dinamis, nanti apabila ada perubahan pasti akan disampaikan oleh pemerintah secara cepat,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga memaparkan delapan butir transformasi budaya kerja nasional, sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas di tengah tantangan global. Adapun sejumlah poin-poinnya antara lain:

1. Pesan Utama: 

Masyarakat Tetap Tenang, Stok BBM Aman, Stabilitas Fiskal terjaga. 

Kebijakan ini merupakan bentuk perubahan perilaku secara adaptif untuk transformasi budaya kerja yang lebih efisien

2. Arah Kebijakan:

A. Transformasi Budaya Kerja Sektor Pemerintah

- Implementasi WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN):

Penerapan WFH dilakukan sebanyak 1 Hari Kerja dalam seminggu pada Hari Jum’at, bagi ASN di  Pemerintah Pusat dan Daerah. Teknis pelaksanaan tertuang dalam SE MenpanRB dan SE Mendagri. 

- Efisiensi Kendaraan Dinas: pembatasan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan Listrik, serta mendorong penggunaan transportasi umum.

- Efisiensi Perjalanan Dinas: Perjadin Dalam Negeri 50% dan Perjadin Luar Negeri 70%.

- Pengaturan Kendaraan Bermotor Masyarakat: penambahan jumlah hari, durasi waktu, dan cakupan wilayah Program Car Free Day (CFD) di daerah, diatur melalui SE Mendagri.

B. Tranformasi Budaya Kerja Sektor Swasta

- Implementasi WFH bagi Sektor Swasta: diatur melalui Surat Edaran (SE) Menaker.

- Kebijakan Efisiensi dalam penggunaan energi. 

C. Sektor yang Dikecualikan (Tetap Bekerja dari Kantor/ Lapangan)

- Unit Layanan Publik: 

Kesehatan, Keamanan, Kebersihan, Kependudukan, serta Unit yang memiliki sifat Kedaruratan atau  Kesiapsiagaan.

- Sektor Swasta Strategis: 

Kesehatan, Industri & Produksi, Energi, Air Bersih, Bahan Pokok, Makanan dan Minuman,  Perdagangan, Transportasi, Logistik, dan Sektor Keuangan.

D. Sektor Pendidikan (Kegiatan Belajar Mengajar) Tetap Luring: 

Seluruh jenjang pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, dan Madrasah) tetap berjalan seperti biasa, tatap  muka (Luring) secara normal

- Ketentuan Hari Belajar: 

Kegiatan Belajar Mengajar dilaksanakan 5 Hari Kerja seminggu. Bagi sekolah yang menerapkan pola Asrama, tetap berjalan seperti biasa.

- Kegiatan Non-Akademik: 

Tidak ada pembatasan untuk Olahraga, Kompetisi Prestasi, atau Kegiatan Ekstrakurikuler lainnya.

- Pendidikan Tinggi: Semester 4-5 ke atas, pengaturan daring/ luring sesuai SE Mendiktisaintek. 

3. Himbauan untuk Seluruh Masyarakat:

- Efisiensi Energi: 

Menjalankan kebiasaan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari, di rumah maupun di tempat kerja.

- Mobilitas Cerdas: 

Memprioritaskan penggunaan Transportasi Publik untuk mengurangi beban konsumsi BBM nasional.

- Masyarakat diminta tetap produktif dan menjalankan roda ekonomi sebagaimana biasa.

4. Penerapan Kebiajakan WFH

Kebijakan WFH akan dimulai pada 1 April 2026, dan akan dilakukan evaluasi secara komprehensif setelah 2 (Dua) Bulan. 

5. Penghematan dari Kebijakan WFH

Potensi Penghematan dari Kebijakan WFH yang berdampak langsung ke APBN sebesar Rp6,2 Triliun (dari penghematan Kompensasi BBM), sedangkan penghematan dari Belanja BBM Masyarakat sebesar Rp59 Triliun.

6. Kebijakan Prioritisasi dan Re-focusing

Anggaran belanja Kementerian/Lembaga dengan total potensi penghematan sebesar Rp121,2 Triliun -  Rp130,2 Triliun 

7. Kemandirian Energi dan Penyaluran BBM yang Adil dan Merata bagi seluruh masyarakat:

A. Kebijakan B-50: 

Mulai berlaku 1 Juli 2026, Pertamina siap mengimplementasikan. Berpotensi menghemat  penggunaan BBM berbasis Fosil sebesar 4 Juta Kilo Liter senilai Rp48 Triliun. 

Baca Juga: Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Gugurnya Tiga Prajurit TNI dalam Misi Perdamaian di Timur Tengah

Baca Juga: Di Istana Akasaka, Presiden Prabowo Tegaskan: Indonesia dan Jepang Kian Kuat, Fokus pada Ekonomi, Energi, dan Investasi

B. Pengaturan Distribusi BBM yang lebih adil dan merata: 

Mulai 1 April 2026, penggunaan Barcode MyPertamina untuk pengisian BBM Subsidi yang lebih praktis, dengan batas wajar 50 Liter per kendaraan (tidak berlaku bagi kendaraan umum untuk orang dan barang).

8. Pelaksanaan Program MBG fresh food untuk 5 Hari 

Dikecualikan untuk Daerah 3T, Daerah Stunting Tinggi, dan Sekolah Asrama (tetap berjalan seperti biasa). Potensi penghematan ~Rp25 Triliun.