Kasus E.coli Terungkap, Pengawasan Dapur MBG di Kudus Diperketat

Kasus kontaminasi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kudus mendorong pemerintah daerah memperketat pengawasan, terutama pada aspek yang selama ini luput dari perhatian. Salah satu yang kini jadi fokus utama adalah kualitas air yang digunakan dalam proses produksi makanan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus meminta seluruh dapur penyedia layanan gizi melakukan uji laboratorium secara rutin setiap bulan. Langkah ini diambil untuk memastikan sumber air benar-benar aman dari bakteri berbahaya.

Kepala Dinas Kesehatan Kudus Abdul Hakam menegaskan bahwa pengujian tersebut penting sebagai upaya pencegahan. Menurutnya, kejadian sebelumnya tidak boleh kembali terulang.

"Hal ini sebagai langkah antisipasi agar kasus pencemaran bakteri E.coli tidak terulang kembali di Kudus," ujarnya dikutip dari ANTARA.

Dari hasil pengujian sebelumnya, diketahui bahwa makanan yang diproduksi di salah satu SPPG terpapar bakteri Escherichia coli atau E.coli. Temuan ini menjadi alarm serius dalam pelaksanaan program yang menyasar siswa tersebut.

Selain pengujian air, faktor lokasi dapur juga ikut disorot. Beberapa fasilitas diketahui berada terlalu dekat dengan sumber pencemaran, seperti tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.

Dinas Kesehatan pun mengingatkan bahwa sumber air harus memiliki jarak aman minimal dari potensi pencemar. Bahkan, untuk lokasi yang dinilai berisiko, disarankan dilakukan relokasi ke area yang lebih aman.

"Terlebih dekat dengan TPA, sehingga kami memberikan nota dinas untuk SPPG tersebut mencari lokasi yang lebih aman dari faktor pencemaran, termasuk dari kandang ternak," kata Abdul Hakam.

Pengawasan juga diperluas ke kualitas makanan yang disajikan. Setiap penyedia layanan diminta rutin mengirimkan sampel menu ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memastikan kelayakan konsumsi.

Di sisi lain, peran Puskesmas diperkuat melalui inspeksi berkala langsung ke lokasi produksi. Langkah ini menjadi bagian dari sistem kontrol berlapis untuk menjaga standar keamanan pangan.

Baca Juga: Dugaan Menu Bermasalah di Program MBG, Dapur Langsung Diperiksa

Untuk dapur yang sebelumnya bermasalah, pemerintah daerah meminta penghentian sementara operasional. Pengelola juga diwajibkan mengurus ulang Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebelum kembali beroperasi.

Selain itu, transparansi proses produksi mulai didorong melalui pemasangan kamera pengawas. Namun hingga saat ini, baru sebagian kecil fasilitas yang telah memenuhi ketentuan tersebut.