SPPG Diplesetin Jadi Satuan Penjilat Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi: Nalarnya Didiskon

Pernyataan yang menyebut Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) sebagai "Satuan Penjilat Prabowo-Gibran" memicu respons keras dari Konsultan Politik sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi.

Ia menilai pelabelan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga menunjukkan cara berpikir yang mengabaikan fakta dan realitas di lapangan.

Polemik ini bermula dari pernyataan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, yang dilontarkan dalam sebuah tayangan di YouTube Mahfud MD Official.

"Menolak mengelola SPPG itu bagus dan tindakan yang sangat heroik karena SPPG sejatinya adalah Satuan Penjilat Prabowo-Gibran," kata Tiyo Ardianto.

Menanggapi hal tersebut, Hasan Nasbi menilai pernyataan itu lahir dari cara pandang yang tidak berpijak pada data maupun fakta yang sebenarnya.

"Ada orang yang bilang SPPG itu adalah satuan penjilat Prabowo-Gibran. Nah, ini kan sok paten juga, nalarnya didiskon juga ini," kata Hasan dalam video yang diunggah di akun YouTube, dikutip Selasa (2/6).

Menurut Hasan, ruang digital saat ini semakin dipenuhi oleh sikap sinis dan penilaian instan. Akibatnya, masyarakat kerap lebih cepat mempercayai narasi tertentu dibandingkan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran informasi yang beredar.

Baca Juga: Negara Rugi Ribuan Triliun, Eks Menkeu: Era Jokowi Jadi 'Perampokan' Terparah

Ia menjelaskan bahwa SPPG merupakan bagian penting dari program pemenuhan gizi nasional yang menyasar sekitar 62 juta penerima manfaat. Kelompok tersebut terdiri dari anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Selain memberikan manfaat sosial, program tersebut juga disebut berdampak pada sektor ekonomi karena menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja yang terlibat dalam operasional dapur pelayanan gizi.

Karena itu, Hasan menilai pelabelan negatif terhadap SPPG secara tidak langsung juga menghina jutaan pekerja yang menggantungkan penghidupan mereka melalui program tersebut.

"Kalau dia bilang SPPG itu satuan penjilat Prabowo-Gibran, berarti dia sedang mengata-ngatai 1,5 juta warga Indonesia yang bekerja di dapur SPPG sebagai penjilat Prabowo-Gibran," ujarnya.

"Dia juga sama sedang mengata-ngatai 62 juta penerima manfaat anak sekolah, ibu hamil, dan menyusui anak-anak balita. 62 juta penerima manfaat ini sebagai penjilat Prabowo-Gibran. Hati-hati kalau bicara," lanjutnya.

Hasan menegaskan bahwa kritik terhadap program pemerintah merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar kritik tetap disampaikan berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga: Prabowo Presiden Langka, Qodari: Mungkin Satu-satunya di Dunia...

Menurutnya, informasi yang beredar di ruang publik tidak seharusnya langsung diterima mentah-mentah tanpa proses verifikasi terlebih dahulu.

Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih cermat dalam memeriksa kebenaran sebuah informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya kepada orang lain.

"Kalau ada informasi, resapi dulu. Cari dulu apa sih malasnya sekarang mencari informasi yang benar. Lihat dulu faktanya ini benar fakta yang sudah terjadi bertahun-tahun apa nggak. Cari dulu kebenarannya ini benar apa nggak. Jangan sampai nalar Anda kemudian dipotong-potong," jelasnya.