Jaga Ketahanan Energi Nasional, Koperasi dan UMKM Teken PKS Pengelolaan Sumur Minyak Rakyat di Kantor Pertamina EP Cepu

Upaya memperkuat tata kelola sumur minyak masyarakat sekaligus mendukung ketahanan energi nasional terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan sumur minyak oleh Koperasi Produsen Karya Energi Nusantara Kabupaten Kendal, UMKM PT Mataram Connection Nusantara Kabupaten Blora, dan Koperasi Blora Migas Energi Kabupaten Blora.

Penandatanganan dilaksanakan pada Selasa, 22 April 2026, di Kantor Pertamina EP Cepu Regional 4 Indonesia Timur, Patrajasa Jakarta. PKS ini menjadi tonggak penting dalam percepatan legalisasi sumur minyak masyarakat melalui penerapan tata kelola yang lebih aman, patuh terhadap regulasi, dan berwawasan lingkungan.

Skema tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan standar operasional bagi para pengelola sumur rakyat.

Acara penandatanganan turut dihadiri Kepala SKK Migas Joko Siswanto, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto, Direktur Niaga PT Pertamina Patra Niaga Erwin Suryadi, serta Direktur Regional 4 Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina Ruby Mulyawan.

Ruby menjelaskan inisiatif ini bermula dari rekomendasi teknis tim gabungan pada Oktober 2025, yang kemudian dilanjutkan dengan dukungan pemerintah daerah pada Januari 2026. Selanjutnya, surat acuan diterbitkan pada Februari 2026 dan pengajuan kepada SKK Migas serta PSDM dilakukan pada April 2026.

“Dari pengajuan hingga penandatanganan hanya membutuhkan waktu satu bulan. Meski sempat terdapat dinamika pembahasan terkait skema 0,5% PSW, tim Pertamina EP dan Pertamina Hulu Energi Randugunting berhasil menemukan solusi bersama,” ujar Ruby.

Perwakilan Badan Kerja Sama Usaha (BKU) Jawa Tengah menyampaikan kerja sama ini menjadi momentum transformasi bagi para penambang sumur rakyat. Dengan adanya legalitas dan pendampingan, para pekerja kini dapat beroperasi secara terbuka dengan memperhatikan aspek Health, Safety, and Environment (HSE), kepatuhan hukum, serta perizinan lingkungan.

Hal tersebut dinilai sekaligus membuka peluang bagi peningkatan profesionalisme tenaga kerja lokal.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ariana Soemanto mengapresiasi kecepatan realisasi kerja sama tersebut, termasuk inovasi teknis yang diterapkan di lapangan.

Ia menyoroti penerapan metode produksi yang memungkinkan satu sumur tidak hanya menghasilkan minyak, tetapi juga melakukan injeksi air untuk menjaga tekanan reservoir atau pressure maintenance, sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi.

Sementara itu, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menegaskan sektor hulu migas memiliki peran strategis dalam mendukung penerimaan negara.

“Kontribusi hulu migas sangat penting bagi APBN, termasuk dalam mendukung pembiayaan subsidi energi. Indonesia dinilai memiliki ketahanan energi yang kuat karena mampu menjaga stabilitas harga energi bersubsidi,” ungkap Joko.

Baca Juga: Efek Hormuz, RI Percepat Diversifikasi Energi dan Buka 116 Blok Migas Baru

Dari sisi hilir, Direktur Niaga PT Pertamina Patra Niaga Erwin Suryadi memastikan kesiapan dalam menyerap hasil produksi. Menurut dia, keberlanjutan sektor hilir sangat bergantung pada pasokan dari hulu.

“Tanpa produksi dari hulu, tidak akan ada produk energi yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Peran kami adalah memastikan minyak yang dihasilkan dapat diolah dan didistribusikan secara optimal,” jelas Erwin.

Melalui penandatanganan PKS ini, diharapkan tercipta model kolaborasi yang kuat antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pengelolaan sumur tua. Selain meningkatkan produksi migas nasional, inisiatif ini juga diharapkan berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal serta penguatan ketahanan energi Indonesia secara berkelanjutan.