Merajut Ketahanan Energi RI di Tengah Pusaran Ketidakpastian Geopolitik Dunia

Menjelang subuh, Wira menyalakan motornya di sudut Pondok Kopi, Jakarta Timur. Di saat yang hampir bersamaan, ribuan kilometer dari sana, ketegangan Iran dan Amerika Serikat kembali memanas di Selat Hormuz — jalur sempit yang menjadi urat nadi distribusi energi dunia.

Bagi Wira, konflik geopolitik mungkin terdengar jauh. Namun ketika harga bahan bakar minyak (BBM) naik atau pasokan terganggu, dampaknya langsung terasa pada penghasilan yang ia bawa pulang untuk keluarganya.

“Kalau BBM naik atau susah dicari, penghasilan langsung kepotong. Narik tetap jalan, tapi uang yang dibawa pulang makin sedikit,” ujarnya.

Sebagai pengemudi ojek daring, Wira bergantung penuh pada kestabilan energi. Fluktuasi harga BBM menentukan berapa banyak order yang harus ia ambil demi memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Kekhawatiran serupa dirasakan Raka, pemilik warung tegal sederhana di kawasan yang sama. Setiap hari, dapur wartegnya bergantung pada liquefied petroleum gas (LPG) untuk memasak lauk dan nasi bagi pelanggan.

“Kalau LPG langka atau mahal, usaha kecil kayak kami yang paling terasa. Mau enggak mau biaya masak naik,” katanya.

Di tengah daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, kenaikan biaya energi sulit dibebankan ke pelanggan tanpa risiko kehilangan pembeli.

Cerita Wira dan Raka menunjukkan bagaimana energi telah menjadi denyut paling dekat dalam kehidupan masyarakat. Ketika pasokan terganggu atau harga melonjak, dampaknya tidak berhenti di sektor energi, melainkan menjalar ke biaya transportasi, harga pangan, hingga keberlangsungan usaha kecil.

Di tengah ketidakpastian geopolitik global, ancaman tersebut kini semakin nyata.

Ancaman dari Jalur Energi Dunia

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menilai Indonesia saat ini berada dalam kondisi kerentanan energi yang serius akibat tingginya ketergantungan terhadap impor minyak dan gas.

Menurut dia, energi kini bukan lagi sekadar komoditas ekonomi, tetapi telah menjadi instrumen strategis yang menentukan ketahanan sebuah negara.

“Ketika dunia mulai terguncang oleh konflik geopolitik, negara yang paling rentan adalah negara yang kebutuhan energinya masih bergantung pada pasokan luar. Indonesia harus belajar bahwa ketahanan energi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat,” kata Komaidi kepada Warta Ekonomi dikutip Sabtu (16/5/2026).

Ia menjelaskan, konsumsi minyak nasional saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Namun produksi domestik baru berada di kisaran 600 ribu barel per hari. Ketimpangan tersebut membuat Indonesia masih sangat bergantung pada impor energi. 

Kondisi menjadi semakin sensitif karena sekitar 20 persen impor minyak mentah Indonesia melewati Selat Hormuz, jalur vital energi dunia yang kini dibayangi ketegangan Iran dan Amerika Serikat. Jika jalur tersebut terganggu, Indonesia terpaksa mencari pasokan dari wilayah yang lebih jauh seperti Amerika Serikat dengan waktu tempuh hingga 45 hari, sementara cadangan operasional domestik hanya cukup sekitar 25 hari. 

Selain minyak, sekitar 70 persen kebutuhan LPG nasional juga masih berasal dari impor, terutama dari Amerika Serikat dan Timur Tengah. 

Komaidi bahkan menyoroti Indonesia sebagai negara di kawasan yang belum memiliki Strategic Petroleum Reserve (SPR) atau cadangan energi strategis milik negara. Dibandingkan Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Malaysia yang memiliki cadangan energi hingga berbulan-bulan, posisi Indonesia dinilai jauh lebih rentan terhadap gangguan rantai pasok global. 

“Konflik Iran-Amerika harus menjadi ember air dingin yang membangunkan kita. Kita punya potensi untuk berdaulat di 2040, tapi yang kurang adalah kemauan untuk bergegas melakukan perbaikan nyata,” ujar Komaidi. 

Kekhawatiran serupa juga disampaikan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas), Elan Biantoro.

Menurut dia, pengamanan pasokan energi domestik kini menjadi prioritas penting karena kebutuhan industri nasional terus meningkat.

“Kalau masyarakat mungkin kita bisa imbau untuk berhemat, tapi kebutuhan industri, pengembangan ekonomi, barang dan jasa di kawasan industri kan butuh BBM,” katanya kepada Warta Ekonomi. 

Membangun Fondasi Ketahanan Energi

Kesadaran terhadap ancaman tersebut membuat pemerintah mempercepat berbagai langkah strategis di sektor energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan pemerintah akan menjaga stabilitas pasokan dan harga energi nasional di tengah kondisi global yang tidak menentu.

“Intinya, pemerintah akan menjaga pasokan energi, cadangan energi kita, dan harga agar tetap stabil di tengah kondisi dunia yang tidak menentu,” kata Bahlil di kata Bahlil dalam konferensi pers menghadapi periode arus mudik Lebaran Idulfitri 1447 H di SPBU Colomadu, Solo, Kamis (26/3/2026).

Menurut dia, ketahanan energi tidak bisa dibangun melalui satu kebijakan besar dalam waktu singkat, melainkan melalui langkah bertahap mulai dari optimalisasi sumur migas yang belum produktif, percepatan pengembangan blok baru, hingga pengelolaan impor yang lebih terarah. 

Pemerintah juga mulai mendorong penggunaan teknologi enhanced oil recovery (EOR) agar sumur-sumur tua dapat kembali produktif. Di sisi lain, reformasi investasi mulai dilakukan untuk mempercepat masuknya modal baru ke sektor hulu migas.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan pemerintah terus memperkuat iklim investasi melalui berbagai kebijakan fiskal yang lebih kompetitif.

Mulai dari peningkatan split kontrak kerja sama hingga 50 persen, fleksibilitas pemilihan skema kontrak cost recovery maupun gross split, hingga pembebasan pajak tidak langsung pada masa eksplorasi. Pemerintah juga mulai melakukan eksplorasi menggunakan pembiayaan APBN, termasuk survei seismik, untuk menekan risiko investasi awal. 

“Pemerintah saat ini semakin terbuka dan aktif turun langsung dalam fasilitasi percepatan perizinan dan birokrasi lintas instansi. Pemerintah juga melakukan eksplorasi langsung dengan pembiayaan APBN, termasuk seismik, untuk mengurangi risiko eksplorasi dan mendorong investasi,” ujar Laode. 

Membuka Blok Migas Masa Depan

Komitmen tersebut diperkuat melalui penawaran 10 wilayah kerja (WK) migas baru dalam ajang Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition (IPA Convex) ke-50 yang akan berlangsung pada 20–22 Mei 2026 di ICE BSD City, Tangerang.

Sepuluh wilayah kerja tersebut merupakan bagian dari 110 area potensi migas yang telah dipetakan pemerintah melalui Badan Geologi dan LEMIGAS. 

Wilayah kerja yang ditawarkan meliputi Rupat, Puri, Karapan Baru, Pesut Mahakam, Bengara II, Maratua II, South Matindok, Lao-Lao, Rombebai, hingga Northern Papua/Jayapura.

Pemerintah membuka dua skema penawaran bagi investor, yakni penawaran langsung melalui studi bersama maupun lelang reguler. Proposal dapat diajukan sebagai bagian dari upaya mempercepat eksplorasi dan penemuan cadangan migas baru. 

“Sesuai arahan Bapak Menteri ESDM, kami memberikan kemudahan dan membuka peluang kepada calon investor, perusahaan migas yang memiliki kapabilitas untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia,” kata Laode. 

Menanti “Durian Runtuh” Produksi Migas

Selain membuka blok baru, pemerintah juga mempercepat sembilan proyek strategis hulu migas yang diproyeksikan menjadi penopang tambahan produksi nasional pada 2026.

SKK Migas mencatat total investasi untuk sembilan proyek tersebut mencapai sekitar US$216 juta dengan tambahan kapasitas produksi mencapai 8.457 barel minyak per hari dan 599 MMSCFD gas bumi. 

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan percepatan proyek onstream menjadi strategi utama menjaga tren produksi nasional di tengah penurunan alami lapangan migas eksisting.

“Kami berkomitmen meningkatkan produksi dari bulan ke bulan. Proyeksi produksi 2026 akan ditopang proyek-proyek kunci, termasuk penerapan teknologi enhanced oil recovery dan pengembangan lapangan gas baru,” ujar Djoko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR, Rabu (8/4/2026).

Di sektor minyak, Pertamina Hulu Rokan menyiapkan proyek Fasprod Sidingin North-1 yang mulai beroperasi pada April 2026 dengan kapasitas produksi 325 barel minyak per hari. Selain itu, proyek Polymer Minas Area D di Blok Rokan ditargetkan mulai onstream pada Juli 2026 dengan kapasitas produksi mencapai 1.212 BOPD. 

Proyek Polymer Minas Area D menjadi salah satu taruhan besar pemerintah dalam penerapan teknologi EOR berbasis polimer untuk meningkatkan produksi lapangan tua yang selama ini terus mengalami penurunan alami. 

Tambahan produksi minyak terbesar berasal dari proyek OO-OX milik PHE Offshore North West Java (ONWJ) yang diproyeksikan menghasilkan tambahan produksi sekitar 2.996 BOPD dan 21,3 MMSCFD gas bumi mulai Januari 2026. 

Pertamina EP juga menyiapkan proyek Upgrading Puspa Asri dengan kapasitas produksi 1.034 BOPD yang dijadwalkan mulai beroperasi pada November 2026. Sementara EMP Bentu Ltd melalui proyek NSD Niar akan menambah produksi sekitar 90 BOPD dan 20 MMSCFD gas bumi mulai Mei 2026. 

Di sektor gas, pengembangan Lapangan Maha yang dikelola ENI West Ganal Ltd menjadi salah satu proyek paling strategis. Lapangan tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas produksi mencapai 210 MMSCFD dan tambahan pasokan setara tiga kargo LNG ketika mulai beroperasi pada kuartal IV 2026. 

Selain Maha, Pertamina Hulu Mahakam melalui proyek Sisi Nubi AOI 1,3,5 Tahap II akan memperkuat pasokan gas domestik dengan kapasitas mencapai 180 MMSCFD. Proyek tersebut mulai onstream pada Maret 2026. 

Medco EP Grissik melalui proyek Suban Compressor Clustering dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2026 dengan tambahan produksi sebesar 118 MMSCFD. Sedangkan proyek Senoro Selatan Tahap II milik Medco E&P Tomori diproyeksikan menambah produksi sebesar 110 MMSCFD dan 2.800 barel kondensat per hari. 

SKK Migas menilai proyek-proyek gas tersebut tidak hanya menopang kebutuhan domestik, tetapi juga mendukung hilirisasi LPG guna mengurangi ketergantungan impor energi. 

“Untuk proyek gas, kami juga mengintegrasikannya dengan hilirisasi LPG domestik untuk mendukung target swasembada energi pemerintah,” tambahnya.

Berbagai langkah tersebut mulai menunjukkan hasil. Hingga Maret 2026, produksi migas nasional tercatat mulai meningkat secara bertahap menuju target APBN. Komisi XII DPR RI bahkan menilai kondisi pasokan BBM nasional masih berada dalam kondisi aman dan terkendali. 

''Dari paparan yang kami terima, kondisi BBM kita aman. Lifting migas juga masih berada dalam jalur target, dan dari sisi hilir, pengawasan distribusi berjalan baik tanpa kendala berarti. Jika terdapat penyelewengan, telah dilakukan tindakan tegas oleh pihak terkait,” ujar Bambang Patijaya Ketua Komisi XII DPR RI. 

Lembaga keuangan JP Morgan juga menempatkan Indonesia di posisi kedua dari 52 negara sebagai negara dengan ketahanan energi terbaik di dunia di tengah gejolak geopolitik global. 

Namun bagi masyarakat seperti Wira dan Raka, ketahanan energi bukan soal peringkat global ataupun angka lifting migas.

Bagi Wira, stabilitas energi menentukan apakah ia masih bisa membawa pulang penghasilan yang cukup setiap hari. Bagi Raka, energi menentukan apakah dapur wartegnya tetap menyala untuk melayani pelanggan.

Di tengah dunia yang terus bergejolak, energi tak lagi sekadar urusan sumur minyak, blok migas, atau angka produksi nasional.

Energi telah menjadi soal apakah jutaan masyarakat Indonesia tetap dapat bekerja, bergerak, dan bertahan hidup di tengah perebutan energi dunia.

Karena itu, pertaruhan terbesar dari proyek-proyek migas hari ini sesungguhnya bukan hanya menjaga produksi tetap tumbuh, melainkan menjaga agar Indonesia tetap menyala.