Efek Hormuz, RI Percepat Diversifikasi Energi dan Buka 116 Blok Migas Baru

Pemerintah Indonesia mempertegas komitmen kedaulatan energi nasional di tengah tensi geopolitik Timur Tengah yang memanas. Salah satu fokus utamanya adalah memitigasi dampak ancaman penutupan Selat Hormuz yang mengancam pasokan minyak mentah nasional.

Ancaman di Selat Hormuz ini bukan perkara sepele bagi Indonesia. Jalur tersebut merupakan jalur krusial bagi rata-rata 20% pasokan minyak mentah tanah air.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengungkapkan pemerintah sudah menyiapkan langkah mitigasi komprehensif. Mulai dari diversifikasi impor hingga optimalisasi pasokan domestik.

“Saat ini langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan Pemerintah antara lain seperti diversifikasi impor energi, optimalisasi pasokan domestik dan biofuel, peningkatan kinerja kilang, penguatan kerja sama bilateral dan kebijakan konsumsi bahan bakar atau LPG yang efisien,” kata Laode dalam forum Energy Council Jakarta yang dikutip kembali, Sabtu (25/4/2026).

Sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, RI juga memacu produksi dalam negeri. Kabar baiknya, ada temuan besar (major discovery) di Sumur Geliga, Blok Ganal dengan potensi gas 5 TCF dan 300 MMbbl kondensat.

Temuan ini diharapkan menjadi penopang utama untuk mengejar target produksi minyak 610 MBOPD pada 2026 mendatang. Pemerintah juga resmi menawarkan 116 blok migas baru bagi investor global.

“Temuan ini menjadi pilar penting untuk mengejar target produksi minyak yang diproyeksikan mencapai 610 MBOPD pada 2026. Di samping itu, Pemerintah juga menempuh beberapa langkah strategis untuk mencapai target produksi tersebut antara lain seperti membuka 116 blok migas baru bagi investor global melalu penawaran wilayah kerja migas serta membuka kolaborasi teknologi dan operasi pada wilayah kerja eksisting melalui Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025,” jelas Laode.

Senada dengan Laode, Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja Rikky Rahmat Firdaus memastikan bahwa pintu investasi di sektor hulu migas kini dibuka lebar-lebar dengan skema yang lebih fleksibel.

Baca Juga: Indonesia Siap Ekspor Listrik ke Singapura, Proyek Energi Hijau Rp518 Triliun Disiapkan

Baca Juga: Daerah 3T Belum Siap EV, Biofuel Jadi Jembatan Energi Indonesia

“Penemuan ini memperkuat cadangan energi nasional secara signifikan. Kamimembuka pintu lebih lebar bagi investor dan pemangku kepentingan dengan menawarkan titik masuk yang beragam dan fleksibel di seluruh sektor hulu migas,” ungkap Rikky.

Reformasi Aturan demi Investor

Pemerintah juga merombak regulasi melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 untuk memberikan kepastian waktu perizinan. Tak hanya itu, investor kini dibebaskan memilih skema kontrak antara Gross Split atau Cost Recovery.

Laode menegaskan bahwa reformasi ini dilakukan agar investasi di sektor migas bisa bergerak lebih cepat dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha.

“Reformasi sedang berlangsung. Peluang tersedia. Pemerintah mengundang para investor untuk menjadi bagian dari babak selanjutnya Indonesia di sektor hulu migas,” pungkas Laode.