Bupati Situbondo Khawatir Pembatasan Nikotin & Tar Picu Mismatch Produksi Petani dengan Kebutuhan Industri

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan kekhawatiran wacana kebijakan pembatasan kadar nikotin dan tar yang diusulkan oleh tim kajian penyusun Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Kebudayaan (KemenkoPMK) pada produk tembakau.

Kebijakan tersebut dikhawatirkan bakal menekan stabilitas ekonomi di daerahnya. Sebab, hingga saat ini, tembakau merupakan komoditas penggerak ekonomi rakyat dan padat karya di wilayah Situbondo. 

Rio mengatakan, wacana pembatasan kadar nikotin dan tar hingga kini memang belum diberlakukan secara resmi. Hanya saja Pemerintah Kabupaten Situbondo sudah mulai memetakan potensi risiko yang mungkin muncul jika wacana kebijakan ini diimplementasikan.

"Secara potensi, wacana kebijakan ini bisa memunculkan ketidaksesuaian (mismatch) antara produksi petani dan kebutuhan industri," ujarnya. 

Kekhawatiran utama terletak pada potensi ketidaksesuaian antara karakteristik produksi tembakau petani lokal dengan standar baru yang ditetapkan oleh industri akibat regulasi tersebut. Jika standar industri berubah drastis mengikuti batasan kadar nikotin dan tar yang ketat, serapan tembakau lokal berisiko menurun dan berdampak langsung pada jatuhnya harga di tingkat petani.

Padahal struktur ekonomi Situbondo masih sangat bergantung pada sektor agraris, dengan pertanian menyumbang 29,56% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sedangkan dalam industri pengolahan sebesar 21,86%, dan perdagangan sebesar 15,72%.

Aturan pembatasan nikotin dan tar dipandang sebagai ancaman bagi keberlanjutan varietas tembakau khas daerah yang telah dibudidayakan secara turun-temurun. Rio menjelaskan, tembakau lokal Situbondo merupakan bagian dari warisan agrikultur yang memiliki karakteristik unik. 

Menurutnya, sektor tembakau di Situbondo juga memiliki cakupan yang sangat luas dari hulu hingga hilir. Serapan tenaga kerja terjadi mulai dari level petani, industri pengolahan atau perajangan, hingga jalur distribusi. Perputaran ekonomi musiman yang tercipta saat masa panen dan perdagangan tembakau menjadi tumpuan bagi masyarakat. 

"Komoditas ini merupakan hasil pertanian sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja dari hulu hingga hilir, mulai dari petani hingga industri pengolahan dan distribusi," papar dia. 

Sektor tembakau juga memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Data menunjukkan, produksi tembakau di Situbondo pada 2024 sebesar 11.293 ton dan meningkat menjadi 12.670 ton pada 2025. Kenaikan sebesar 1.377 ton ini menunjukkan ketertarikan petani serta tumbuhnya industri pengolahan rajang tembakau di daerah itu. 

Baca Juga: IHT Tertekan Produk Ilegal, Buruh SKT Paling Rentan Terdampak Wacana Penambahan Layer Cukai

Ia mendorong agar setiap kebijakan nasional yang berkaitan dengan hasil tembakau diterapkan secara bertahap agar menyesuaikan kondisi di lapangan.

"Pemerintah Kabupaten Situbondo berharap kebijakan nasional tetap mempertimbangkan keberlanjutan petani agar tidak terjadi shock ekonomi di daerah penghasil tembakau. Perlu ada keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan ekonomi," tegasnya. 

Dengan pendekatan tersebut, Rio berharap sektor tembakau tetap menjadi kekuatan ekonomi daerah. Industri hasil tembakau (IHT) pun tetap mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan nasional.