Kodam Cenderawasih TNI soal Pemutaran Film Pesta Babi, 'Harus Kantongi Sertifikat Lulus Sensor Dulu dari LSF'

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Tri Purwanto, menegaskan bahwa setiap film yang diputar secara luas kepada publik wajib memiliki Sertifikat Lulus Sensor (SLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF) sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Menurutnya, pemutaran film yang belum memiliki sertifikasi resmi dinilai belum tepat dilakukan di ruang publik.

Hal itu dikatakan Kolonel Tri menanggapi viralnya film dokumenter "Pesta Babi" besutan sutradara Dhandy Dwi Laksono yang menuai banyak penolakan dari aparat dan sejumlah daerah.

"Kami mengajak masyarakat untuk cerdas dalam memilah informasi. Konten yang tidak melalui proses sensor resmi dikhawatirkan membawa narasi yang tidak berimbang dan berpotensi memicu distorsi informasi di tengah masyarakat,” ujar Tri Purwanto melalui pesan WhatsApp.

Ia menambahkan bahwa penyebaran narasi visual tanpa verifikasi resmi berisiko menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Tri Purwanto juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan keharmonisan sosial di Papua, terutama di tengah berbagai program pembangunan yang sedang berjalan.

“Jangan sampai narasi sepihak membenturkan masyarakat dengan program-program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan di Tanah Papua,” katanya.

Kodam XVII/Cenderawasih akan terus memantau situasi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tri Purwanto mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, pemuda, dan tokoh agama, untuk bersama-sama menjaga kedamaian di Papua.

"Jika ada orang-orang yang mengatasnamakan oknum TNI yang bertindak arogan, mohon saya dikabari. Mari kita jaga bersama kedamaian dan pembangunan di Papua,” tandasnya.

Selain menjaga keamanan, TNI di Papua juga aktif mendukung program pembangunan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan fasilitas umum, serta program ketahanan pangan.

Film dokumenter berjudul "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" belakangan ini memicu perdebatan hangat di kalangan akademisi, aktivis, dan aparat keamanan. Film ini menyoroti dampak pembangunan proyek strategis nasional di wilayah Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke, yang digadang-gadang menjadi pusat ketahanan pangan (food estate) nasional.